Ternate – istanafm.com. Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah menegaskan pembangunan fisik gerai bukan menjadi syarat utama bagi Koperasi Merah Putih untuk mulai menjalankan aktivitas usaha. Menurut dia, koperasi tetap dapat beroperasi sambil menunggu pembangunan maupun verifikasi lahan selesai.
Pernyataan itu disampaikan Farida saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Ternate, Kamis, 16 Juli 2026.
Farida mengatakan Kota Ternate telah memiliki 78 Koperasi Merah Putih secara kelembagaan. Sebagian masih dalam tahap pembangunan gerai, sebagian lainnya masih memetakan lokasi atau menjalani proses verifikasi lahan.
“Yang belum dalam proses pembangunan tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak harus menunggu bangunan fisik selesai karena koperasi adalah badan usaha,” kata Farida.
Selama masa persiapan, kata dia, Dinas Koperasi Kota Ternate tetap melakukan pendampingan kepada setiap koperasi untuk memetakan potensi usaha sesuai karakteristik masing-masing kelurahan. Jika suatu wilayah memiliki potensi pertanian, misalnya, maka koperasi diarahkan mengembangkan usaha yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Farida juga menjelaskan Kementerian Koperasi tidak hanya membina Koperasi Merah Putih, tetapi seluruh koperasi yang ada, termasuk koperasi eksisting seperti Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Pembinaan mencakup pelayanan, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan.
Menurut Farida, Presiden telah menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai penyalur berbagai barang bersubsidi, seperti beras SPHP, Minyakita, LPG, dan pupuk. Kebijakan itu dinilai menjadi peluang besar bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya sekaligus menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Secara nasional, kata dia, hampir 16 ribu Koperasi Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik. Di Kota Ternate, dua gerai telah rampung dan dipersiapkan mengikuti peresmian operasional serentak bersama sekitar 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Farida menekankan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Selain memperkuat distribusi kebutuhan pokok, operasional koperasi juga diharapkan membuka lapangan kerja baru karena setiap koperasi akan dikelola oleh manajer dan tenaga kerja yang direkrut dari desa atau kelurahan setempat.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga terjangkau sekaligus menciptakan pemerataan kesempatan kerja di seluruh daerah,” ujarnya. (Rifal)
