Ternate – istanafm.com. Kementerian Pertahanan menggelar Workshop Administrasi Veteran Republik Indonesia Tahun 2026 di Hotel Bela, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis, 16 Juli 2026.
Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, perlindungan hak, dan penyaluran tunjangan bagi para veteran di daerah.
Workshop dihadiri Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, serta jajaran Kementerian Pertahanan dan organisasi veteran.
Kepala Pusat Veteran Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, mengatakan pelayanan administrasi veteran kini terus diperkuat agar lebih mudah diakses oleh para veteran di daerah. Menurut dia, berdasarkan data sementara, jumlah veteran di Provinsi Maluku Utara sekitar 214 orang.
“Para veteran ini bukan orang biasa. Mereka adalah pejuang yang berjasa merebut, mempertahankan, dan membela kemerdekaan Indonesia. Karena itu, negara berkewajiban memberikan pelayanan dan penghormatan yang layak kepada mereka,” kata Asep dalam sambutannya.
Ia mengatakan status veteran diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena itu, pelayanan administrasi maupun pemberian hak veteran harus dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan itu, Asep juga menekankan pentingnya validasi data veteran agar seluruh hak yang diberikan negara, termasuk tunjangan, benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
“Pendataan harus dilakukan secara selektif. Jangan sampai ada yang berhak justru tidak menerima haknya, sementara yang tidak memenuhi syarat memperoleh tunjangan,” ujarnya.
Selain tunjangan, kata Asep, pemerintah juga memberikan sejumlah bentuk penghargaan kepada veteran, di antaranya kemudahan pelayanan administrasi, bantuan hukum, keringanan biaya pendidikan bagi keluarga veteran sesuai ketentuan, hingga hak pemakaman bagi veteran yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin mengatakan veteran merupakan simbol pengabdian dan patriotisme yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa. Karena itu, pelayanan kepada veteran harus terus diperkuat melalui koordinasi antarlembaga.
“Workshop ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah koordinasi strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi veteran,” kata Enoh.
Menurut dia, berbagai persoalan administrasi veteran di daerah kerap berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan sinkronisasi data lintas sektor. Melalui forum tersebut, seluruh instansi diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelayanan kepada veteran dapat berlangsung lebih efektif.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan workshop sebagai forum bertukar pengalaman sekaligus merumuskan solusi atas berbagai kendala pelayanan veteran di lapangan.
“Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi fondasi agar setiap kebijakan dan program pelayanan veteran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, cepat, dan akuntabel,” ujarnya. (Rifal)
