Ternate – istanafm.com. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti kondisi nelayan di Maluku Utara. Ia menilai kekayaan laut yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Zulkifli menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN Maluku Utara periode 2024-2029 di Duafa Center, Kota Ternate, Selasa malam, 4 Agustus 2026.
Menurut Zulkifli, persoalan utama nelayan bukan hanya soal hasil tangkapan, tetapi juga lemahnya daya tawar terhadap pedagang dan terbatasnya fasilitas pendukung perikanan.
Ia mencontohkan nelayan yang terpaksa menjual ikan dengan harga rendah karena tidak memiliki tempat penyimpanan. Dalam kondisi tersebut, nelayan tidak memiliki pilihan selain menjual hasil tangkapan meski harga yang ditawarkan jauh di bawah nilai yang seharusnya.
“Kalau tidak dijual, besok tidak bisa melaut. Akhirnya dijual murah,” ujar Zulkifli.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat nelayan sulit meningkatkan pendapatan. Keterbatasan modal, ukuran kapal, fasilitas penyimpanan, hingga akses pasar membuat sebagian nelayan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.
Zulkifli membandingkan kondisi nelayan Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, armada nelayan yang lebih besar dan fasilitas yang lebih memadai membuat nelayan negara lain memiliki daya saing lebih tinggi.
Akibatnya, kata Zulkifli, potensi laut Indonesia yang luas belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dalam negeri.
Ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat infrastruktur perikanan di daerah-daerah pesisir. Untuk Maluku Utara, program pemberdayaan nelayan harus disesuaikan dengan kondisi kepulauan dan potensi sumber daya laut masing-masing wilayah.
Zulkifli menyebut pembangunan kampung nelayan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tawar masyarakat pesisir. Fasilitas seperti pabrik es, tempat penyimpanan ikan, bengkel, stasiun pengisian bahan bakar, hingga tempat tambat perahu dinilai penting untuk mendukung aktivitas nelayan.
“Kalau ikan datang dan mau dibeli murah, bisa ditaruh di storage,” katanya.
Ia juga menyinggung pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi wadah ekonomi masyarakat pesisir. Koperasi tersebut nantinya dapat membantu nelayan dalam mengelola hasil tangkapan dan memperluas akses pemasaran.
Zulkifli mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan nelayan melalui berbagai program pemberdayaan. Ia berharap nelayan tidak lagi berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan pembeli.
“Nelayan Indonesia harus punya daya tawar. Pendapatannya harus meningkat,” ujarnya.
Zulkifli menilai Maluku Utara memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor perikanan. Selain berada di wilayah kepulauan dengan wilayah laut yang luas, daerah ini memiliki sumber daya ikan yang melimpah.
Namun, potensi tersebut membutuhkan kebijakan yang memastikan manfaat ekonomi lebih banyak diterima masyarakat lokal.
Menurut dia, pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pemerintah juga harus membangun rantai pasok dari nelayan hingga pasar agar masyarakat pesisir memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil lautnya.
“Kalau kita ingin nelayan makmur, daya tawarnya harus diperkuat,” kata Zulkifli. (Rifal)
