Ternate – istanafm.com. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Sudaryanto, mendesak aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan kelebihan pembayaran dalam penggunaan anggaran Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara pada 2024.
BPK RI menemukan adanya pembayaran lebih sebesar Rp8,3 miliar dalam pengelolaan anggaran Pemilu KPU Maluku Utara. Temuan tersebut dinilai serius dan perlu diusut secara hukum.
“APH harus mengusut tuntas temuan pembayaran lebih oleh BPK RI ini,” kata Sudaryanto kepada Istana FM, Selasa, 30 Desember 2025.
Ia menilai temuan tersebut menjadi preseden buruk bagi lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
“Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, pengelolaan anggaran seharusnya dilakukan secara transparan. Namun temuan BPK justru menunjukkan pengelolaan anggaran yang tidak beres,” ujarnya.
Menurut Sudaryanto, dugaan penyimpangan anggaran Pemilu tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama pada pos-pos belanja yang rawan disalahgunakan, seperti perjalanan dinas, pembayaran kepada pihak ketiga, serta belanja peralatan Pemilu.
“Saya menduga ada indikasi penggunaan anggaran fiktif, terutama pada perjalanan dinas dan pos belanja lainnya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya menjadi temuan BPK,” katanya.
Ia menegaskan, jika dugaan tersebut tidak ditindaklanjuti secara hukum, maka akan merusak kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersih dari praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.
“Kasus ini mencoreng nama penyelenggara Pemilu dan menunjukkan bahwa transparansi anggaran Pemilu masih lemah. Karena itu, perlu ada atensi serius dari aparat penegak hukum,” ujar Sudaryanto. (Rifal)
