Ternate – istanafm.com. Lonjakan tenaga kerja asing (TKA) di Maluku Utara dinilai bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan indikator kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja nasional. Penilaian itu disampaikan akademisi Universitas Khairun, Nurdin I Muhammad.
Menurut Nurdin, derasnya arus TKA di kawasan industri berbasis nikel, seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), mencerminkan model industrialisasi yang lebih menguntungkan korporasi dibandingkan masyarakat dan daerah.
“Masalah utamanya bukan pada keberadaan TKA, tetapi pada pembiaran negara. Banyak TKA masuk dengan dalih tenaga ahli, padahal mengisi posisi teknis dan operasional yang sebenarnya bisa dikerjakan tenaga kerja lokal,” kata Nurdin kepada Istana FM, Senin, 15 Desember 2025.
Ia menilai mekanisme verifikasi jabatan dan keahlian berjalan lemah, bahkan cenderung formalitas. Pengawasan lintas kementerian, mulai dari perizinan hingga pengawasan lapangan, dinilai tidak efektif. Pemerintah daerah pun hanya ditempatkan sebagai pelengkap administratif tanpa kewenangan nyata mengontrol tenaga kerja di wilayahnya.
Nurdin memperingatkan dampak sosial dan ekonomi dari lonjakan TKA sangat serius. Tenaga kerja lokal menghadapi keterbatasan kesempatan kerja, stagnasi upah, dan terhambatnya mobilitas karier. Ketimpangan perlakuan antara TKA dan pekerja lokal, menurut dia, berpotensi memicu konflik sosial.
Selain itu, janji alih teknologi yang kerap diklaim perusahaan dinilai minim bukti. “Tanpa kewajiban dan sanksi tegas, Maluku Utara hanya dijadikan lokasi produksi, bukan pusat pembelajaran industri,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Maluku Utara untuk tidak berdiam diri. Pemerintah daerah diminta mendorong audit menyeluruh terhadap TKA, membatasi masa kerja, menghentikan penggunaan TKA non-keahlian tinggi, serta memastikan adanya transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, industrialisasi di Maluku Utara akan tercatat sebagai kegagalan negara melindungi rakyatnya sendiri,” kata Nurdin. (Rifal)
