Ternate – istanafm.com. Akademisi Kehutanan Universitas Khairun Ternate, Much. Hidayah Marasabessy, menilai kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, diduga mengalami penurunan daya lenting atau ketahanan. Kondisi itu dinilai dapat memperbesar risiko banjir dan sedimentasi, terutama ketika hujan berintensitas tinggi terjadi.
Hidayah mengatakan hipotesis tersebut muncul karena DAS di kawasan Wasile umumnya berukuran kecil hingga sedang sehingga lebih rentan terhadap perubahan bentang alam. Kerentanan itu semakin meningkat apabila terjadi pembukaan lahan dalam skala besar.
“Yang dapat ditarik sebagai hipotesis adalah kondisi DAS semakin terganggu sehingga daya lenting atau ketahanannya semakin lemah. Hal ini dipengaruhi kondisi DAS kecil hingga sedang yang memang lebih rentan terhadap perubahan lanskap dan tingginya intensitas hujan,” kata Hidayah kepada Istana FM, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut dia, pembukaan lahan untuk pembangunan jalan angkut (hauling road) maupun aktivitas pertambangan dengan metode tambang terbuka berpotensi meningkatkan laju limpasan permukaan (run off) ketika hujan deras turun. Akibatnya, material tanah lebih mudah terbawa aliran air menuju sungai dan lahan pertanian.
Ia menerangakan, bahkan tanpa perubahan lanskap yang masif, wilayah Wasile secara geologis memang memiliki kerentanan terhadap banjir, longsor, dan distribusi material tanah atau sedimentasi. Kondisi itu berkaitan dengan karakteristik kawasan daerah aliran sungai yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul desakan Serikat Petani Indonesia (SPI) Cabang Halmahera Timur agar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi menginvestigasi dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang disebut merusak lahan pertanian warga di Kecamatan Wasile.
Sebelumnya, Ketua SPI Halmahera Timur, Nurhakiki, mengatakan banjir yang terjadi pada 6 Mei 2026 setelah hujan berintensitas tinggi membawa sedimen lumpur merah yang diduga berasal dari kawasan pertambangan di wilayah hulu. Sedimen itu disebut menimbun kebun warga di Desa Bumi Restu, Mekar Sari, Batu Raja, dan Subaim.
Menurut SPI, sedikitnya 20 kebun petani terdampak langsung. Lumpur tidak hanya menutupi lahan pertanian, tetapi juga menyebabkan air menjadi keruh dan beberapa sumber air tidak lagi layak digunakan. Sedimen bahkan masuk hingga ke lokasi permukiman warga yang berada di area kebun.
Menurut Hidayah, pemerintah perlu melakukan pengukuran parameter kualitas air dan analisis kimia terhadap sedimen yang terbawa banjir. “Perlu kiranya diukur seberapa besar TSS (Total Suspended Solids), COD (Chemical Oxygen Demand), dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) di perairan yang terdampak. Selanjutnya perlu juga dianalisis kimia sedimentasinya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila sedimentasi terus berlangsung, dampaknya dapat meluas hingga merusak areal perkebunan, persawahan, dan permukiman yang pemulihannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Sebagai langkah penanganan, Hidayah merekomendasikan pencegahan erosi dari sumbernya melalui revegetasi atau reklamasi lahan, pembangunan terasering, serta penutupan area terbuka menggunakan geotekstil, mulsa, atau metode serupa. Luas lahan terbuka juga perlu dikurangi.
Selain itu, ia mendorong pengelolaan aliran air melalui pembangunan parit dan kanal yang terukur, saluran pengumpul, check dam, dan kolam pengendap (sediment pond). Menurut dia, air dari area tambang tidak boleh langsung dialirkan ke sungai sebelum dinetralkan tingkat keasamannya dan diendapkan terlebih dahulu.
Ia juga menyarankan penggunaan sarana penjebak sedimen seperti silt fence, rock check dam, dan settling basin untuk mengurangi material yang terbawa aliran air.
“Rekayasa teknik saja tidak cukup. Yang paling penting adalah pemantauan berkala terhadap TSS, COD, dan BOD air limpasan, disertai pemeliharaan rutin serta kepatuhan terhadap dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai AMDAL,” kata Hidayah. (Rifal)
