Ternate – istanafm.com. Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027 mendapat sorotan. Akademisi Universitas Khairun, Nurdin I. Muhammad, menilai kebijakan tersebut akan semakin mempersempit ruang fiskal daerah, terutama Maluku Utara yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Menurut Nurdin, pemangkasan TKD menunjukkan masih kuatnya pendekatan sentralistik dalam pengelolaan fiskal nasional. “Setiap kali APBN mengalami tekanan, daerah selalu menjadi pihak pertama yang menanggung konsekuensinya,” katanya, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia mengatakan pengurangan dana transfer akan berdampak langsung pada pelayanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nurdin menilai kebijakan itu paradoks. Di satu sisi Maluku Utara menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pertambangan dan hilirisasi nikel, tetapi di sisi lain dukungan fiskal dari pusat justru dikurangi.
“Daerah penghasil sumber daya alam seharusnya memperoleh dukungan pembangunan yang lebih besar, bukan justru kehilangan kapasitas fiskalnya,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi belanja kementerian dan lembaga sebelum memangkas hak fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya dimulai dari pemerintah pusat.
Nurdin mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemangkasan TKD karena dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan menghambat pemerataan pembangunan.
“Membangun Indonesia harus dimulai dengan memperkuat daerah, bukan melemahkan kapasitas fiskalnya,” katanya. (Rifal)
