Ternate — istanafm.com. Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK Malut) bersama DPC GPM Kota Ternate dan Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan kantor Wali Kota Ternate, Kamis, 30 April 2026. Mereka menyoroti dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (SPPD) di DPRD Kota Ternate.
Dalam aksinya, massa menilai alokasi anggaran SPPD DPRD Kota Ternate berpotensi fiktif. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), total anggaran perjalanan dinas periode 2024–2025 mencapai Rp 26,3 miliar yang bersumber dari APBD melalui Sekretariat DPRD.
“Anggaran sebesar ini tidak masuk akal jika tidak disertai transparansi. Kami menduga ada penyimpangan dan harus diusut,” ujar Koordinator Aksi FPAKI Malut, Abdul Asis Basrah.
Anggaran tersebut tercatat dalam 66 item kegiatan. Pada 2024 sebesar Rp 13,1 miliar dengan 34 item, sementara 2025 sebesar Rp 13,2 miliar. Massa juga menyinggung dugaan penggunaan rekening tertentu untuk menampung dana perjalanan dinas anggota dewan.
“Kalau merujuk pada Inpres efisiensi anggaran, perjalanan dinas harusnya ditekan, bukan justru membengkak seperti ini,” kata Koordinator GPM Ternate, Juslan J. Hi Latif.
Selain isu SPPD, demonstran menyoroti penanganan internal DPRD oleh Badan Kehormatan terkait pemeriksaan tujuh anggota dewan dalam dugaan kasus suap izin pembangunan Villa Lago Montana di sempadan Danau Laguna, Kelurahan Fitu.
“Kami mempertanyakan keseriusan BK DPRD dalam menindaklanjuti dugaan suap ini. Jangan sampai mandek tanpa kejelasan,” ujarnya.
Massa juga menyinggung dugaan penyimpangan serupa di BKPSDM Kota Ternate, termasuk praktik jual beli jabatan yang disebut belum tersentuh hukum.
Melalui aksi tersebut, mereka mendesak Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan dan memeriksa seluruh anggota DPRD periode 2024–2029.
“Kami minta penegak hukum segera bertindak. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi menyangkut kepercayaan publik,” kata Abdul Asis.
Selain itu, massa juga mendesak audit khusus oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara terhadap anggaran perjalanan dinas DPRD dan BKPSDM, serta evaluasi terhadap pejabat terkait di lingkup Pemerintah Kota Ternate. (Rifal)
