Ternate – istanafm.com. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (BEM UNUTARA) mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap peserta aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Ternate pada Senin, 15 Juni 2026.
Menurut BEM UNUTARA, tindakan pemukulan terhadap massa aksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Mereka menilai penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Presiden BEM UNUTARA menyatakan bahwa salah satu peserta aksi yang diduga menjadi korban pemukulan merupakan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara sekaligus kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ternate.
Atas dasar itu, pihaknya akan mengawal dan menindaklanjuti persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Bukan untuk dibungkam dengan kekerasan. Aparat seharusnya hadir untuk melindungi, bukan mencederai,” demikian pernyataan BEM UNUTARA yang diterima Istana FM pada Selasa, 16 Juni 2026.
BEM menilai penggunaan kekerasan terhadap massa aksi hanya akan memperburuk situasi dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Karena itu, mereka mendesak adanya langkah konkret untuk mencegah peristiwa serupa terulang di masa mendatang.
Dalam pernyataannya, BEM UNUTARA menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak kepolisian, yakni:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh serta memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang diduga melakukan pemukulan terhadap massa aksi.
2. Menjamin keamanan seluruh mahasiswa dan aktivis dalam menyampaikan aspirasi agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan.
3. Mengembalikan fungsi kepolisian sebagai institusi yang mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menimbulkan rasa takut.
BEM UNUTARA menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dijadikan jawaban atas kritik maupun aspirasi masyarakat. Dalam negara demokrasi, ruang dialog dan penyampaian pendapat harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kekerasan tidak pernah menjadi jawaban atas kritik. Demokrasi membutuhkan ruang dialog, bukan pukulan,” tegas BEM UNUTARA. (Rifal)
