Jakarta – istanafm.com. Pemerintah menilai implementasi mandatori biodiesel B50 akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Namun, sejumlah lembaga riset dan organisasi lingkungan mengingatkan kebijakan tersebut juga berpotensi memicu perluasan perkebunan sawit, meningkatkan subsidi, serta memperbesar tekanan terhadap kawasan hutan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan penerapan B50 hingga Desember 2026 diproyeksikan mampu menghemat devisa sebesar Rp157,28 triliun. Kebijakan itu juga diperkirakan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) hingga Rp24,68 triliun.
Selain manfaat ekonomi, pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida sepanjang 2026.
Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari minyak nabati, seperti minyak sawit, melalui proses kimia yang mengubah minyak menjadi bahan bakar untuk mesin diesel.
Karena berasal dari sumber yang dapat diperbarui, biodiesel dinilai memiliki emisi gas buang lebih rendah dibandingkan solar berbasis minyak bumi.
Meski demikian, sejumlah pihak mempertanyakan dampak jangka panjang kebijakan tersebut. Greenpeace Indonesia dalam publikasinya yang diakses Istana FM, Rabu, 24 Juni, 2026, mengutip hasil kajian LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menyebut manfaat penghematan devisa dari biodiesel tidak sebesar yang diperkirakan pemerintah karena perlu memperhitungkan potensi berkurangnya ekspor CPO.
Kajian tersebut juga mengatakan kebijakan biodiesel berpotensi meningkatkan beban subsidi, baik untuk biodiesel maupun solar, serta mendorong pembukaan lahan sawit baru. Dalam skenario implementasi B50, kebutuhan tambahan lahan diperkirakan mencapai sekitar 9,2 juta hektare.
Ekonom senior almarhum Faisal Basri dalam kajiannya juga menerangkan pengembangan biodiesel memiliki biaya ekonomi yang tinggi karena membutuhkan lahan dalam jumlah besar. Menurut dia, kebijakan tersebut lebih banyak menguntungkan industri sawit berskala besar dan tetap bergantung pada dukungan subsidi pemerintah.
Greenpeace menilai perluasan biodiesel berisiko mempercepat pembukaan hutan dan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diikuti tata kelola yang ketat.
Di sisi lain, pemerintah tetap meyakini peningkatan bauran biodiesel menjadi salah satu strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. (Rifal)
