Ternate – istanafm.com. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 19,64 persen pada triwulan I 2026 belum sepenuhnya diikuti pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah menilai tingginya pertumbuhan yang ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan masih menghadapi tantangan dari sisi penyerapan tenaga kerja.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, Sakop, mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara meningkat menjadi 4,46 persen, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 68,28 persen.
“Pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor ekstraktif dan industri padat modal masih perlu diikuti penguatan serapan tenaga kerja lokal dan pemerataan manfaat ekonomi,” kata Sakop dalam Media Briefing APBN Regional Maluku Utara, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut dia, sejumlah indikator makro memang menunjukkan perbaikan. Inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 2,82 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, dan rasio gini berada di angka 0,275.
Di sisi fiskal, pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp2,83 triliun atau tumbuh 62,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, realisasi belanja negara mencapai Rp5,53 triliun atau 39,53 persen dari pagu dan mengalami kontraksi 5,79 persen akibat perlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, pendapatan APBD konsolidasi Maluku Utara mencapai Rp4,86 triliun dengan dana transfer pusat masih mendominasi struktur pendapatan daerah sebesar 77,94 persen. Di sisi lain, belanja daerah baru terealisasi Rp3,37 triliun atau 26,39 persen dari pagu.
Sakop menilai pemerintah daerah perlu mempercepat belanja yang lebih produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Ia juga menyoroti kesiapan daerah dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut berpotensi membawa alokasi dana pusat dalam jumlah besar, namun kapasitas produksi pangan lokal masih perlu diperkuat agar perputaran anggaran dapat memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian Maluku Utara.
“Sinergi APBN, APBD, dan penguatan ekonomi lokal menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara semakin inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sakop. (Rifal)
