Ternate – istanafm.com. Senat Fakultas Hukum Universitas Khairun (FH Unkhair) menggelar rapat senat terbuka dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program kerja calon dekan Fakultas Hukum periode 2026–2030. Kegiatan ini berlangsung di Aula Nuku, Kampus I Universitas Khairun, Ternate, Kamis, 8 Januari 2026.
Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Khairun, Dr. Hasan Hamid, M.Si., mengatakan penjaringan calon Dekan Fakultas Hukum bertujuan melahirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan transformasi pendidikan tinggi. Hal itu disampaikannya saat mewakili Rektor Unkhair, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, S.E., M.M., dalam kegiatan tersebut.
Dr. Hasan menegaskan, dekan terpilih wajib menjalankan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan universitas dan disetujui kementerian. Terdapat enam IKU utama dan satu indikator pendukung, termasuk penguatan program berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pendidikan berkualitas serta kontribusi terhadap isu sosial, kemiskinan, dan stunting.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan income generating fakultas di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai tuntutan kinerja kelembagaan ke depan. Dr. Hasan juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Dekan Fakultas Hukum Unkhair selama dua periode, sekaligus mengapresiasi empat calon dekan yang dinilai sebagai sumber daya manusia terbaik Unkhair.
Keempat calon tersebut diharapkan mampu membawa Fakultas Hukum beradaptasi dengan percepatan transformasi digital, peningkatan mutu akademik, serta penguatan kolaborasi di tingkat internal, nasional, hingga internasional.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal H. Arsad, S.H., M.H., mengatakan keempat kandidat memiliki kapasitas intelektual, manajerial, dan jejaring yang memadai. Ia menekankan pentingnya kesinambungan kepemimpinan untuk menjaga akreditasi, memperluas kerja sama internasional, membuka program studi baru seperti Kenotariatan dan Program Doktor (S3), serta memperkuat stabilitas dan kolaborasi sivitas akademika.
Ketua Panitia Penjaringan Calon Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Dr. Amriyanto, S.H., M.H., menjelaskan proses penjaringan telah dilaksanakan sesuai statuta dan peraturan rektor melalui tujuh tahapan. Dari proses tersebut, empat kandidat dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan akan disampaikan kepada Rektor Unkhair setelah seluruh tahapan pemaparan program kerja selesai.
Memasuki usia ke-62 tahun, Fakultas Hukum Unkhair terus menunjukkan transformasi kelembagaan, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Salah satu calon dekan, Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H., menyoroti capaian strategis berupa akreditasi unggul Program Studi S1 dan S2 pada 2024 yang disebutnya sebagai hasil kerja kolektif sivitas akademika di bawah kepemimpinan Jamal H. Arsad.
Dalam paparannya, Dr. Sultan menyampaikan arah kepemimpinan Fakultas Hukum ke depan disusun berdasarkan kondisi eksisting, tantangan, serta selaras dengan arah pengembangan Unkhair. Ia menilai tata kelola kelembagaan telah berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta didukung digitalisasi layanan akademik, meski masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah profesor dan publikasi internasional.
Calon lainnya, Dr. Faisal Malik, S.H., M.H., menyatakan program kerja yang disusunnya berangkat dari kondisi empiris Fakultas Hukum dan capaian kepemimpinan sebelumnya. Ia mengusung visi mewujudkan Fakultas Hukum Unkhair yang unggul, humanis, inklusif, berintegritas, dan berprestasi global melalui penguatan riset inovatif serta jejaring kemitraan strategis, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Sementara itu, Dr. Siti Barora Sinay, S.H., M.H., menegaskan program kerja yang diusung merupakan ikhtiar kolektif untuk memperkuat Fakultas Hukum yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Ia menilai fakultas perlu terus bertransformasi menjadi pusat pemikiran dan solusi hukum di Kawasan Timur Indonesia melalui penguatan tata kelola, riset, publikasi, serta peran mahasiswa dan alumni.
Adapun calon dekan lainnya, Dr. Muhammad Asyikin, S.H., M.H., menyampaikan Fakultas Hukum di era saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dinamika hukum nasional, perkembangan teknologi, dan tuntutan global.
Ia mengusung gagasan menjadikan Fakultas Hukum Unkhair sebagai pusat pendidikan dan riset hukum berbasis daerah kepulauan yang menjunjung kearifan lokal, integritas, dan keadilan sosial, dengan dukungan tata kelola profesional serta jejaring kemitraan nasional dan internasional. (Rifal)
