Tobelo — istanafm.com. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, hingga kini belum membayarkan tunjangan sertifikasi triwulan IV periode Oktober–Desember 2024 kepada para guru. Keterlambatan itu membuat para penerima masih menunggu pencairan yang seharusnya sudah diterima.
Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tunjangan sertifikasi merupakan hak yang semestinya dibayarkan tepat waktu.
“Itu hak kami yang harus diterima,” ujarnya kepada Istana FM, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia mengeluhkan penantian panjang yang, menurut dia, hanya direspons dengan janji. Padahal, tunjangan tersebut menjadi bagian penting dari kesejahteraan guru.
“Guru-guru punya hak, tapi yang kami dapat hanya janji-janji,” katanya.
Keterlambatan pembayaran ini juga mendapat sorotan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kao Maluku Utara (HPMK-MU). Ketua HPMK-MU, Alehendra Hayati, mendesak Pemerintah Daerah Halmahera Utara segera menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Kami mendesak pemerintah daerah agar segera membayarkan sertifikasi guru yang tertunda sejak tahun lalu hingga sekarang,” ujar Hendra, Selasa, 25 Maret 2026.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Halmahera Utara bertanggung jawab dan segera menuntaskan persoalan yang berlarut-larut itu. Menurut dia, keterlambatan ini menunjukkan lemahnya pengelolaan dan perhatian terhadap hak-hak tenaga pendidik.
Hendra memperingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, organisasinya akan mengambil langkah tegas. “HPMK-MU akan bersikap keras dan terus mendesak pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara maupun Dinas Pendidikan terkait penyebab keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut. (Rifal)
