Ternate – istanafm.com. Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara.
Komitmen itu disampaikan Hasby usai menggelar pertemuan bertajuk Bacarita Tematik bersama organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, dan sejumlah instansi pemerintah di Cafe Anomali Coffee, Ternate, Sabtu, 30 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak mengemuka, mulai dari keterbatasan kelembagaan, pendanaan, hingga minimnya tenaga psikolog klinis di daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara, Hairia, berharap hasil pertemuan itu dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Saya titipkan agar dapat disampaikan kepada Menteri PPPA. Saat ini DP3A di banyak daerah digabung dengan Dinas Sosial, KB, dan lainnya sehingga pelaksanaan tugas dinilai tidak maksimal. Dana DAK nonfisik juga perlu diperhatikan,” kata Hairia.
Ia juga menyoroti belum adanya skema pembiayaan khusus bagi korban kekerasan melalui BPJS Kesehatan. Menurut Hairia, sebagian besar korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sehingga membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah pusat.
Selain itu, Hairia mengusulkan adanya mekanisme pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang memiliki landasan hukum jelas, terutama untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah pertambangan.
“Mekanisme pengaduan juga perlu dibangun mulai dari desa hingga ke tingkat provinsi. Selain itu, Maluku Utara membutuhkan psikolog klinis yang menetap,” ujarnya.
Hairia menambahkan, berbagai program perlindungan perempuan dan anak yang digagas pemerintah pusat perlu disosialisasikan hingga ke tingkat desa. Ia juga menilai pengawasan terhadap permainan daring atau game online perlu diperkuat karena berpotensi memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Menanggapi hal itu, Hasby Yusuf menyatakan persoalan game online yang mengarah pada kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang akan dibawa ke tingkat nasional. Menurut dia, pengawasan terhadap konten digital perlu menjadi perhatian bersama.
“Permainan game online yang mengarah pada kekerasan seksual juga perlu diawasi,” kata Hasby.
Ia menegaskan, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga komunitas lokal.
Menurut Hasby, persoalan perempuan dan anak merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang berkelanjutan.
“Saya siap kawal aspirasi dan berbagai masukan ini disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi perhatian bersama,” ujar Hasby. (Rifal)
