Ternate – istanafm.com. Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu sumbangsih pertumbuhan hilirisasi nikel dan ekosistem baterei kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), sebanyak 75,5% pertumbuhan hilirisasi pada triwulan I 2026 berada di luar Pulau Jawa.
Hal itu, disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin, 15 Juni 2026.
“Persebaran pertumbuhan hilirisasi pada triwulan 2026, 75,5% hilirisasi justru berada di luar Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang ditopang oleh hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik,” ujarnya dikutip dari nikel.co.id pada Rabu, 17 Juni 2026.
Selain memaparkan persebaran pertumbuhan hilirisasi, Rosan juga menyampaikan, sektor hilirisasi sumber daya alam berkontribusi sebesar 30% terhadap total realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada triwulan I 2026. Nilainya mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan (year on year/YOY).
Data realisasi investasi triwulan I 2026 juga menempatkan Sulteng dan Malut dalam 10 besar daerah dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Sulteng berada di peringkat kelima dengan nilai investasi mencapai Rp32,1 triliun atau 6,4% dari total investasi nasional, sedangkan Malut menempati peringkat keenam dengan realisasi investasi sebesar Rp25,2 triliun atau 5%.
Investasi hilirisasi masih didominasi sektor mineral. Investasi di industri nikel tercatat sebesar Rp41,5 triliun, disusul tembaga Rp20,7 triliun dan besi baja Rp17 triliun. Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi pada triwulan I 2026.
Kondisi itu, berbalik terbaik dengan dampak yang dirasakan masyarakat lingkar tambang. Sebut saja, hasil tangkapan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga harus berkilo-kilo untuk mendapatkan ikan, sungai yang tercemar akibat aktivitas pertambangan.
Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Save Sagea bersama warga Lelilef Woebulen saat menggelar aksi simbolik memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) 2026 di sejumlah titik di wilayah Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis, 28 Mei 2026 lalu. Mereka menilai ekspansi industri nikel di kawasan itu telah mengancam ruang hidup masyarakat dan memperparah kerusakan lingkungan.
Aksi dilakukan di beberapa lokasi, mulai dari Puncak Kawinet di Desa Sagea, pesisir Desa Lelilef dan Gemaf, Jembatan Sungai Ake Kobe, Bukit Dua Jari Lokulamo, hingga jalan utama di sekitar kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo.
Aktivis Save Sagea, Rifya Rusdi, mengatakan Teluk Weda kini menghadapi tekanan besar akibat ekspansi industri nikel yang terus meluas.
“Dari pusat itulah kebijakan industri nikel dijalankan, sementara ruang hidup warga semakin terdesak,” kata Rifya kepada Istana FM beberapa waktu lalu
Menurut dia, ekspansi tambang nikel dan industri turunannya telah menyebabkan pembukaan hutan secara besar-besaran, pembangunan smelter, PLTU captive, reklamasi pesisir, hingga pembangunan jalan hauling dan pelabuhan industri.
Aktivitas tersebut dinilai mengancam kawasan karst Sagea, Gua Boki Moruru, serta Telaga Yonelo yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga Desa Sagea dan Kiya.
Save Sagea menyebut Teluk Weda kini berubah menjadi salah satu episentrum industri nikel terbesar di Indonesia. Dampaknya, wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi ruang hidup nelayan beralih fungsi menjadi jalur logistik industri.
Warga Lelilef Woebulen, Idris Bakri, mengatakan aktivitas kapal tongkang dan pengangkut ore semakin padat dan berdampak langsung terhadap nelayan di pesisir Teluk Weda.
“Laut yang dulu menjadi sumber penghidupan kini berubah menjadi jalur industri. Hasil tangkapan ikan menurun dan nelayan harus melaut lebih jauh,” ujar Idris.
Selain itu, warga juga menyoroti meningkatnya pencemaran lingkungan di sekitar kawasan industri. Debu industri, kerusakan rumah akibat korosi, pencemaran air, banjir lumpur, hingga rusaknya sungai dan sumur warga disebut menjadi persoalan yang terus terjadi.
“Kerusakan ini bukan lagi ancaman, tetapi sudah menjadi realitas sehari-hari masyarakat,” kata Rifya.
Mereka juga menyinggung kondisi Sungai Ake Kobe yang mengalami tekanan akibat sedimentasi dan aktivitas pertambangan di wilayah hulu. Sungai itu dinilai tak lagi berfungsi optimal sebagai sumber pangan dan kebutuhan warga.
Dalam aksi tersebut, massa turut menyatakan solidaritas terhadap Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa yang wilayah hidupnya terus tergerus ekspansi tambang nikel di Halmahera.
Save Sagea menilai narasi transisi energi dan ekonomi hijau yang digaungkan pemerintah maupun korporasi tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menurut mereka, industri kendaraan listrik justru dibangun di atas kerusakan ekologis dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal.
“Kami menolak Teluk Weda dijadikan zona pengorbanan demi kebutuhan industri baterai kendaraan listrik global,” ujar Rifya. (Rifal)
