Ternate – istanafm.com. Polemik dugaan biaya penggunaan ambulans laut milik Pemerintah Kota Ternate yang disebut mencapai hingga Rp20 juta menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate, Rizky Ramli, meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka terkait kebijakan tersebut kepada publik.
Menurut dia, HMI mendukung inovasi layanan kesehatan, terutama bagi warga di wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti (Bahim) yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas rumah sakit.
Namun, ia menilai informasi mengenai biaya tinggi untuk layanan ambulans laut menjadi persoalan serius jika benar diterapkan kepada masyarakat.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai fasilitas publik justru menjadi layanan mahal yang sulit dijangkau warga kepulauan,” kata Rizky, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia juga meminta kejelasan mengenai komponen biaya yang disebut mencakup jasa umum, jasa sarana, dan jasa pelayanan medis, termasuk dasar hukum penetapan tarif serta integrasi dengan BPJS atau skema jaminan kesehatan lainnya.
Selain itu, Rizky menyoroti ambulans laut yang disebut belum beroperasi sejak didatangkan pada Oktober 2025. Ia meminta Dinas Kesehatan memberikan penjelasan resmi terkait kendala operasional.
“Jika ada kendala teknis atau administratif, harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
HMI Cabang Ternate, tutur dia, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah kepulauan. “Ambulans laut harus menjadi solusi akses kesehatan, bukan beban baru bagi warga,” kata Rizky. (Rifal)
