Ternate – istanafm.com. Halmahera Wildlife Photography (HWP) resmi memulai program konservasi berbasis masyarakat dengan mendeklarasikan Kelompok Konservasi Desa di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Sabtu, 18 Juli 2026.
Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal menghentikan perburuan satwa liar dan menjaga habitat endemik di kawasan yang menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati Pulau Ternate.
Deklarasi diawali dengan sosialisasi pembentukan Kelompok Konservasi Desa dan identifikasi tokoh-tokoh kunci yang akan menjadi penggerak pelestarian lingkungan di tingkat kelurahan.
Kegiatan yang didukung Packard Foundation dan Burung Indonesia itu dihadiri pemerintah kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat Takome.
Baca juga: DPD RI Serap Aspirasi Warga Takome, Soroti Jalan Nasional hingga Kelistrikan
Ketua HWP, Dewi Ayu Anindita, mengatakan Takome dipilih karena memiliki bentang alam yang lengkap, mulai dari kawasan hutan di kaki Gunung Gamalama hingga pesisir. Wilayah itu juga merupakan bagian dari kawasan Wallacea yang dikenal memiliki tingkat endemisitas tinggi.
Menurut Dewi, kekayaan hayati Takome kini menghadapi tekanan serius. Dalam dua tahun terakhir, HWP mencatat sedikitnya 26 ekor kuskus mata biru mati akibat perburuan. Selain itu, alih fungsi lahan dan buruknya pengelolaan sampah juga mulai mengancam habitat satwa liar.
“Berbagai upaya konservasi sebenarnya telah dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat hingga komunitas. Namun keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama masih belum optimal dan belum terorganisasi dalam wadah konservasi berbasis desa,” kata Dewi.
Ia mengatakan program bertajuk Konservasi Endemik Berbasis Tapak: Aksi Komunitas di Kelurahan Takome, Kota Ternate akan berlangsung selama satu tahun.
Program itu menargetkan pembentukan Kelompok Konservasi Desa, pendidikan konservasi di sekolah, kampanye perubahan perilaku terhadap konsumsi dan pemeliharaan satwa liar, serta membangun kolaborasi lintas sektor agar program berkelanjutan.
Menurut Dewi, sasaran program mencakup seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, pelaku UMKM, sekolah, hingga pemburu dan mantan pemburu.
“Takome memiliki potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Karena itu, masyarakat perlu memiliki rasa memiliki agar kekayaan alam ini tetap terjaga,” ujarnya.
Baca juga: Harga Ikan di Pasar Gamalama Kembali Normal Seiring Cuaca Membaik
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) Maluku Utara, Much. Hidayah Marasabessy, mengatakan konservasi berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang efektif untuk menjawab persoalan lingkungan di tingkat tapak.
“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kata Hidayah, masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam perlindungan kawasan dan spesies,” kata Hidayah.
Pembentukan kelompok konservasi, kata dia, perlu didukung legitimasi hukum agar memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program.
Menurut Hidayah, Takome memiliki modal besar untuk mengembangkan konservasi berbasis masyarakat karena memiliki Danau Tolire, hutan tropis, kawasan pesisir, mangrove, dan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Namun kawasan itu juga menghadapi ancaman berupa perubahan bentang alam, perburuan satwa liar, pengembangan pesisir yang belum tertata, serta persoalan sampah.
“Kelompok konservasi desa diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Rifal)
