Ternate – istanafm.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Maluku Utara, Graal Taliawo, melakukan kunjungan pengawasan di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Sabtu, 18 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kondisi jalan nasional, layanan kelistrikan, hingga pengembangan sektor perikanan.
Graal mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan DPD RI untuk menghimpun berbagai persoalan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam lingkup kerja Komite II DPD RI.
“Saya hadir di sini untuk berjumpa dengan masyarakat dan mendengar evaluasi mereka yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan tugas kami di komite,” kata Graal.
Baca juga: Wamenkop: Koperasi Merah Putih Tak Perlu Tunggu Gerai Rampung untuk Beroperasi
Ia menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada tiga sektor, yakni kondisi jalan nasional, pelayanan kelistrikan, dan pengembangan sektor perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Takome.
Menurut Graal, masyarakat meminta agar pemerintah meningkatkan pemeliharaan ruas jalan nasional yang melintasi wilayah tersebut. Aspirasi itu akan menjadi perhatian untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
“Nanti saya akan atensi kepada teman-teman di Kementerian PU, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional,” ujarnya.
Untuk sektor kelistrikan, Graal menilai pasokan listrik di Kota Ternate relatif tidak bermasalah. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku Utara, seperti Pulau Taliabu dan beberapa daerah di Halmahera Selatan, yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
Menurut dia, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah pusat untuk mengetahui skenario percepatan pemerataan layanan kelistrikan di daerah kepulauan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kondisi talut di kawasan Kaliberangka yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak segera ditangani.
Graal mengatakan pihaknya akan lebih dahulu memastikan kewenangan penanganan infrastruktur tersebut, apakah berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) atau menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kalau itu menjadi kewenangan BWS, tentu akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kewenangan pemerintah daerah, maka perlu mendapat perhatian pemerintah kota maupun provinsi karena ini berkaitan dengan potensi bencana,” katanya.
Baca juga: Wamenkop: Koperasi Merah Putih Tak Perlu Tunggu Gerai Rampung untuk Beroperas
Sementara itu, Lurah Takome Udin Mudafar mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, mulai dari infrastruktur, perikanan, pertanian hingga program pemberdayaan masyarakat.
Menurut Udin, sebagian besar aspirasi tersebut sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kota Ternate yang sebelumnya berkunjung ke Takome.
Karena itu, ia berharap seluruh masukan yang disampaikan tidak berhenti pada forum pengawasan maupun reses, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini tidak berhenti pada forum seperti ini, tetapi benar-benar diperjuangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Ia juga berharap anggota DPD RI dapat membangun koordinasi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara agar berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelurahan dan penyediaan sarana-prasarana, dapat diperjuangkan bersama dalam pembahasan di tingkat kementerian maupun parlemen.
Menurut Udin, fungsi pengawasan yang dijalankan para senator diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga menjadi jembatan penyelesaian atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. (Rifal)
