Ternate — istanafm.com. Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) memaparkan hasil riset bertajuk “Rantai Pasok, Pemodal, dan Dampak Sosial Lingkungan dari Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)” dalam diseminasi yang digelar di Hotel Bela, Ternate, Jumat, 27 Februari 2026.
Riset tersebut menelaah rantai pasok, struktur pemodal, serta dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas industri nikel di kawasan IWIP, Halmahera Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada kawasan industri pengolahan nikel PT IWIP, untuk menelusuri hubungan antara praktik industri lokal dan struktur perdagangan global.Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik TuK Indonesia, Abdul Haris, mengatakan Maluku Utara kini telah menjadi bagian penting dalam peta rantai pasok global energi. “Maluku Utara jadi pulau yang besar di peta rantai pasok global,” ujarnya dalam pemaparan.
Baca juga: Aksi Blokade di Dufa-Dufa, Warga Protes Perubahan Rute Kapal
Lonjakan industrialisasi nikel, menurut riset tersebut, didorong meningkatnya permintaan global untuk energi terbarukan, khususnya baterai kendaraan listrik. Namun, di tengah euforia itu, TuK menilai terjadi ketimpangan antara pertumbuhan industri dan daya dukung lingkungan. Riset mencatat, kawasan tambang dan industri telah mendorong penipisan hutan, penurunan kualitas air, serta menyempitnya ruang hidup masyarakat lokal.
Dalam struktur modal, tutur Abdul, IWIP terhubung dengan investor dari berbagai negara. Dari Indonesia terdapat ANTAM, Harum Energy, dan Halmahera Sukses Mineral; dari Tiongkok antara lain Huayou, Tsingshan, CMOC hingga Shanghai Electric; Prancis melalui Eramet; Australia dengan Nickel Industries; India melalui Jindal; Korea Selatan melalui Posco; serta Taiwan melalui Walsin.
Sementara di sektor produksi, kawasan IWIP didominasi pengolahan feronikel sebagai bahan baku baja nirkarat. Riset mencatat terdapat 18 perusahaan dengan total kapasitas 4,9 juta ton per tahun.
“Produksi nickel matte oleh enam perusahaan mencapai kapasitas 498 ribu ton per tahun dengan tambahan empat proyek yang akan menambah 320 ribu ton per tahun,” katanya.
Baca juga: BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Maluku Utara Hingga Awal Maret
Tahap hilirisasi berikutnya adalah produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku prekursor baterai. Saat ini satu perusahaan telah beroperasi dan lima proyek masih dalam tahap konstruksi dengan potensi kapasitas total 520 ribu ton per tahun. Sementara produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat oleh dua perusahaan mencapai 667.800 ton dan 35.952 ton per tahun.
Riset juga menyoroti persoalan transparansi data industri. Meski Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara memiliki rekap aktivitas industri, daftar perusahaan pada setiap tahapan tidak dipublikasikan secara terbuka karena bersumber dari data internal perusahaan.
“Kondisi ini membuka celah ketidaksinkronan data, termasuk dugaan underreporting volume ekspor nikel dari kawasan IWIP,” ujar Abdul.
Selain itu, TuK mencatat aktivitas tambang di pulau-pulau kecil seperti Gag, Pakal, Fau, dan Gebe yang terintegrasi dalam rantai pasok IWIP. Padahal, pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 kilometer persegi seharusnya dilindungi oleh regulasi. Di Pulau Gebe, misalnya, sedikitnya sembilan perusahaan tambang beroperasi di wilayah seluas 224 kilometer persegi.
Dari sisi sosial, riset menemukan persaingan usaha antara pemondokan milik perusahaan dan warga, persoalan pembebasan lahan yang dinilai tidak adil, berkurangnya akses air bersih, hingga menyempitnya ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat. Lahan pertanian hilang dan akses melaut menjadi terbatas.
Di bidang kesehatan, TuK mencatat peningkatan sejumlah indikator penyakit di Halmahera Tengah, seperti kasus HIV, penyakit kusta, dan demam berdarah, serta paparan asap dari pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi di kawasan industri.
TuK menilai, pertumbuhan investasi yang melonjak dari 246 juta dolar AS menjadi 2,8 miliar dolar AS dalam satu dekade terakhir belum sepenuhnya diikuti perbaikan kesejahteraan masyarakat. Data BPS menunjukkan tren kemiskinan masih terjadi di Maluku Utara meski investasi meningkat tajam.
Melalui riset ini, TuK mendorong perbaikan tata kelola industri nikel, peningkatan transparansi data, serta penguatan pengawasan pemerintah daerah agar manfaat ekonomi dari industri ekstraktif dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat Maluku Utara. (Rifal)
