Ternate – istanafm.com. Meningkatnya angka kemiskinan di Maluku Utara menjadi 5,79 persen atau sekitar 77,85 ribu jiwa pada Maret 2026 menuai sorotan dari kalangan akademisi. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kondisi tersebut dinilai menunjukkan hasil pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Nurdin I. Muhammad, mengatakan kenaikan angka kemiskinan menjadi ironi di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan pemerintah.
“Ini bukan sekadar paradoks statistik, tetapi bukti bahwa model pembangunan yang dijalankan sedang mengalami persoalan mendasar,” kata Nurdin kepada Istana FM, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih bertumpu pada industri ekstraktif, khususnya pertambangan dan hilirisasi nikel. Meski investasi, produksi, dan ekspor meningkat, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan angka yang indah di laporan, tetapi belum mampu mengubah kehidupan masyarakat di desa-desa, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal,” ujarnya.
Nurdin menilai pemerintah daerah perlu mengubah orientasi pembangunan dengan memperkuat sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi desa. Ia juga meminta program pengentasan kemiskinan difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, bukan hanya bantuan sosial.
Sementara itu, akademisi Universitas Khairun lainnya, Asmar Hi. Daud, menyebut meningkatnya jumlah penduduk miskin di tengah pertumbuhan ekonomi mencerminkan paradoks pembangunan di Maluku Utara.
Menurutnya, pertumbuhan yang ditopang industri pengolahan nikel dan investasi besar belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena manfaatnya belum tersebar merata kepada tenaga kerja lokal, UMKM, nelayan, dan petani.
“Ini mencerminkan kecenderungan growth without inclusion dan enclave economy, yaitu nilai ekonomi meningkat, tetapi keterkaitannya dengan ekonomi lokal masih lemah,” kata Asmar.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan keterampilan masyarakat, memperluas dukungan bagi UMKM, nelayan, dan petani, serta memperbaiki layanan dasar.
“Jika pertumbuhan terus meningkat tetapi jumlah penduduk miskin juga bertambah, maka yang perlu dievaluasi bukan angka statistiknya, melainkan arah dan kualitas kebijakan pembangunannya,” ujarnya. (Rifal)
