Ternate — istanafm.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, meminta pemerintah pusat memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan tambang di Maluku Utara yang melakukan pelanggaran lingkungan maupun menyerobot kawasan hutan lindung.
Permintaan itu disampaikan menyusul sejumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan dan penggunaan kawasan hutan yang kembali terjadi di wilayah pertambangan Maluku Utara, termasuk yang melibatkan PT Feni Haltim dan PT Nusa Karya Arindo.
“Perusahaan tambang yang tidak taat aturan harus mendapatkan sanksi. Mereka tidak boleh dibiarkan negara terus melakukan perbuatan melawan aturan,” kata Hasby kepada Istana FM.
Sekretaris Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Maluku Utara itu menilai pemerintah pusat tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan pertambangan di Maluku Utara, terutama di Kabupaten Halmahera Timur. Menurut dia, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola sesuai aturan berpotensi merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat.
“Praktik tambang tidak sesuai ini kejahatan. Karena merusak lingkungan dan menghancurkan masa depan masyarakat. Jadi pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam,” ujarnya.
Hasby mengatakan keberadaan industri tambang di Maluku Utara selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, warga di sekitar kawasan tambang justru lebih banyak menanggung dampak sosial dan lingkungan.
“Dengan berbagai kasus ini harus ada kebijakan evaluasi supaya perusahaan taat,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di wilayah lingkar tambang, terutama di Halmahera Timur. Menurut dia, kehadiran industri tambang seharusnya mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat setempat.
“Ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita belum berkeadilan. Semua hasilnya tidak merata kembali ke daerah,” ujar Hasby. (Rifal)
