TERNATE, ISTANA FM – Kenaikan Inflasi di Maluku Utara sangat tidak berbanding lurus dengan penghasilan Petani di daerah ini.
Hal tersebut didiskusikan dalam Acara Desiminasi Fiskal dan Moneter di Provinsi Maluku Utara yang digagas Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara, Selasa (19/9/2023) di Red Star Resto and Functiodi Jalan Arnold Mononutu Ternate.
Kegiatan dengan tema ‘Diseminasi Fiskal Dan Moneter di Provinsi Maluku Utara’ dihadiri Perwakilan seluruh Perbankan di Maluku Utara, Mahasiswa, Akademisi.
R. Eko Adi Irianto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, sisi Fiskal dalam rangka pengendalian Inflasi di Maluku Utara terdapat alokasi anggaran sebesar Rp546,2 Miliar yang tersebar pada beberapa Kementerian atau Lembaga.
“Di Kementerian Pertanian 6 miliar Rupiah untuk mewujudkan ketahanan Pangan dan pengembangan Kawasan Pertanian, Kementerian Perhuhungan Rp113,93 Miliar dalam rangka pengembangan layanan Transportasi,”jelasnya.
Ditambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp423,48 Miliar dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jaringan Irigasi,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp677,96 Juta untuk pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan Badan Pusat Statistik Rp2,1 miliar guna penyediaan dan Pengembangan Statistik harga.
“Jadi indikator kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara masih menggunakan data tahun 2022 yakni sebesar 69,47 lebih rendah dari Nasional,” tandasnya.
Indikator kesejahteraan lainnya, lanjut Eko, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2023 sebesar 4,60 persen, sementara tingkat Kemiskinan di Maluku Utara hingga Maret 2023, 6,46 persen sehingga dari capaian indikator tersebut maka daerah ini masih berada dibawah angka Nasional. (Jaja On).
Editor: Team
reporter: Fajarudin Limau
