Ternate – istanafm.com. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mei Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Ternate, Senin, 4 Mei 2026. Aksi itu dilakukan untuk memperingati Hari Buruh Internasional sekaligus Hari Pendidikan Nasional.
Dalam aksinya, massa menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Ternate yang merelokasi pedagang di kawasan Pasar Higienis Gamalama tanpa menyediakan tempat pengganti yang layak. Isu tersebut menjadi salah satu fokus utama selain persoalan buruh dan pendidikan.
Koordinator aksi, Asrun M. Jen Dosu, mengatakan momentum dua peringatan tersebut digunakan untuk merespons berbagai persoalan di tingkat lokal maupun nasional, terutama terkait penataan pasar di Kota Ternate.
Menurut Asrun, aliansi sebelumnya telah melakukan investigasi dan pendampingan terhadap pedagang, termasuk di kawasan Barito. Dari hasil itu, mereka menemukan adanya persoalan dalam kebijakan relokasi yang dinilai tidak berpihak pada pedagang kecil.
“Beberapa waktu lalu kami melihat ada pedagang, terutama ibu-ibu, yang direlokasi ke wilayah permukiman di Kelurahan Makassar Timur. Ini menjadi persoalan karena kebijakan itu tidak disertai dengan penyediaan tempat yang layak,” ujar Asrun.
Ia menilai, kebijakan tersebut juga tidak disertai sosialisasi yang memadai, meski merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang larangan berjualan di badan jalan. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih dulu menyiapkan fasilitas sebelum melakukan penertiban.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penataan pasar yang dinilai semrawut. Mereka menilai belum ada pengelompokan jenis dagangan secara teratur, sehingga menimbulkan ketidaktertiban di dalam pasar.
Persoalan lain yang disorot adalah pengelolaan sampah. Massa aksi menilai keberadaan tempat pembuangan sampah di tengah area jualan justru mengganggu aktivitas pedagang, meskipun retribusi kebersihan telah dibayarkan.
“Seharusnya yang direlokasi itu tempat pembuangan sampah sementara, bukan pedagang. Ini yang menjadi problem di pasar,” kata Asrun.
Di luar isu lokal, Aliansi Mei Bergerak juga mengangkat persoalan nasional terkait buruh. Mereka menyoroti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dan menjamin hak berserikat.
Selain itu, isu pendidikan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menyinggung kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi membebani sektor pendidikan dan kesehatan jika tidak dirancang secara tepat. Aliansi mendorong agar anggaran pendidikan lebih diarahkan pada kebutuhan mendasar, seperti beasiswa dan pembiayaan sekolah, termasuk bagi lembaga pendidikan swasta.
Asrun menegaskan, berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi itu merupakan bagian dari upaya mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Aksi ini adalah bentuk respon kami terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.
