Ternate – istanafm.com. Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku Utara mulai bergulir di Bella Hotel, Kota Ternate, Rabu, 10 Juni 2026.
Forum yang mengusung tema “Nelayan Maluku Utara Bangkit, Maju, Berdaya Saing, dan Berdaulat” itu menjadi ajang menentukan kepemimpinan baru organisasi sekaligus merumuskan arah perjuangan nelayan lima tahun ke depan.
Pelaksana Tugas Ketua DPD HNSI Maluku Utara, Hamka Karepesina, mengatakan musyawarah tersebut digelar sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan setelah masa bakti pengurus periode 2022–2025 berakhir.
“Musyawarah ini dilaksanakan dalam rangka transformasi dan transisi kepemimpinan. Hari ini sampai malam nanti kami menuntaskan proses pemilihan ketua yang baru,” kata Hamka.
Menurut dia, terdapat dua hingga tiga nama yang berpotensi maju sebagai calon ketua. Namun, salah satu nama yang disebut mendapat dukungan kuat dari pengurus daerah adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
“Salah satu calon yang sangat kuat adalah Ibu Gubernur Maluku Utara. Keinginan itu disampaikan oleh DPC dan nelayan di Maluku Utara agar beliau memimpin HNSI lima tahun ke depan. Tetapi nanti kita lihat prosesnya, apakah beliau bersedia atau tidak,” ujarnya.
Hamka menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik hak suara dalam Musda, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di kabupaten dan kota.
Ia berharap siapa pun yang terpilih nantinya mampu memperjuangkan kepentingan nelayan Maluku Utara, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat pesisir.
“Masih banyak persoalan nelayan kita, mulai dari ruang laut yang menjadi ajang persaingan dengan nelayan dari luar daerah, lemahnya pengawasan, hingga rantai pemasaran hasil tangkapan yang terlalu panjang sehingga nilai ekonomi yang diterima nelayan menjadi kecil. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan yang baru,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat HNSI, Lydia Assegaf, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan panitia daerah yang telah mendukung pelaksanaan Musda sehingga dapat berjalan dengan baik.
Ia mengatakan HNSI, yang berdiri sejak 1973, merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan nelayan di Indonesia. Saat ini organisasi tersebut telah memiliki kepengurusan di 36 provinsi dan ratusan kabupaten/kota.
Menurut Lydia, Musda IV memiliki arti penting karena akan menentukan arah kepemimpinan organisasi di Maluku Utara sekaligus memperkuat peran HNSI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi itu bukan hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyatakan HNSI mendukung program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, termasuk penguatan koperasi nelayan dan pembangunan kampung nelayan yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir apabila dijalankan secara optimal.
Melalui Musda IV ini, HNSI Maluku Utara diharapkan menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu memperkuat organisasi sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi nelayan dengan kebijakan pemerintah demi meningkatkan daya saing dan kedaulatan nelayan di daerah. (Rifal)
