Ternate – istanafm.com. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendorong kementerian dan lembaga di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah hasil penilaian maladministrasi tahun 2025 diumumkan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir, mengatakan hingga kini belum ada instansi di Maluku Utara yang meraih kategori kualitas pelayanan “Sangat Baik” dalam penilaian tersebut.
Menurut dia, piagam penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia hanya diberikan kepada instansi yang memperoleh kategori pelayanan “Sangat Baik”.
“Hal itu tentu bisa terwujud jika ada komitmen kuat dari pimpinan instansi untuk melakukan perubahan dan perbaikan pelayanan,” kata Iriyani kepada Istana FM, Selasa, 10 Maret 2026.
Iriyani menjelaskan, pada penilaian tahun 2025 terdapat penambahan instansi yang dinilai, yakni unit di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seperti kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara.
Namun penilaian tersebut baru dilakukan di empat daerah. Ia tidak menutup kemungkinan pada penilaian tahun 2026 cakupannya akan diperluas ke seluruh kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Maluku Utara, Akmal Kadir, mengatakan penilaian Opini Ombudsman tahun 2026 direncanakan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.
“Untuk jadwal dan instrumen penilaiannya masih menunggu dari Ombudsman RI,” ujar Akmal.
Ia menambahkan, penilaian opini tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat sejumlah penambahan instrumen penilaian.
Ombudsman Maluku Utara juga membuka ruang konsultasi dan asistensi bagi instansi penyelenggara layanan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. (Rifal)
