Ternate – istanafm.com. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota di Bela Hotel, Kota Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.
Rakorda tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto. Pertemuan membahas sejumlah kebijakan pangan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan nelayan, pembangunan desa, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
Zulkifli mengatakan pemerintah saat ini memberi perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan di kalangan nelayan. Menurut dia, nilai tukar nelayan masih berada di angka 103, sementara nilai tukar petani padi telah mencapai 127.
“Petani padi nilai tukarnya sudah 127, nelayan 103. Jadi nelayan itu sekarang termasuk desil 1, desil 2. Kalau tidak dibantu akan mendapat kesulitan,” ujar Zulkifli seusai rakorda.
Pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan meningkat menjadi 120 dalam satu tahun. Salah satu strategi yang disiapkan ialah membangun 2.000 kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung perikanan.
Fasilitas tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih untuk menyerap hasil tangkapan ketika harga ikan turun.
Rakorda juga membahas pengembangan budidaya ikan tematik di sekitar 40 ribu desa. Desa yang memiliki lahan sekitar 1.000 meter persegi akan diarahkan mengembangkan budidaya ikan sesuai potensi wilayah.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan protein masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja di desa.
Selain itu, pemerintah membahas percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Zulkifli mengatakan pembangunan SPPG di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua menjadi prioritas untuk dipercepat.
Dalam rakorda tersebut, pemerintah juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Zulkifli mengatakan Perum Bulog memiliki stok beras sekitar 5,2 juta ton yang perlu segera disalurkan melalui operasi pasar.
“Sekarang saatnya beras itu dipercepat untuk operasi pasar agar bisa menurunkan harga beras,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah ikut melakukan operasi pasar untuk menekan harga pangan. Pemerintah daerah dapat memberikan harga khusus, diskon, maupun skema lain untuk menjaga daya beli masyarakat.
Zulkifli juga menegaskan produk pangan lokal harus menjadi bagian dari rantai pasok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, koperasi dan SPPG harus memprioritaskan hasil produksi dari desa setempat.
“Kalau ada pangan lokal di Maluku Utara dipasarkan di Kopdes, justru Kopdes itu harus pangan lokal. Kalau ada SPPG, dia harus mengambil suplai dari desa itu, tidak boleh dari tempat lain,” ujar Zulkifli. (Rifal)
