Ternate — istanafm.com. Pemerintah Kota Ternate memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke sektor olahraga. Kebijakan itu disampaikan Wali Kota M. Tauhid Soleman dalam tahapan wawancara Jamsostek Award 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara, Rabu, 22 Juli 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat provinsi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam paparannya, Tauhid menyampaikan tingkat cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Ternate telah mencapai 73,45 persen.
Menurut dia, pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan perlindungan kepada pekerja formal, tenaga honorer dan PTT, ketua RT dan RW, imam masjid, serta ribuan pekerja rentan seperti pengemudi ojek, nelayan, petani, pedagang, dan petugas kebersihan.
Kini, kata Tauhid, pemerintah daerah mulai menyisir sektor olahraga dengan memasukkan atlet dan pelatih sebagai penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah akan memberikan perlindungan sosial kepada para atlet yang sebelumnya mengikuti Pekan Olahraga Provinsi di Halmahera Utara dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Morotai, serta para pelatih sepak bola,” ujar Tauhid.
Ia menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk apresiasi terhadap insan olahraga yang telah mewakili dan membawa nama Kota Ternate dalam berbagai ajang kompetisi tingkat daerah.
Menurut Tauhid, aktivitas olahraga memiliki risiko fisik yang tinggi, sehingga perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadi kebutuhan yang mendesak bagi atlet maupun pelatih.
Perluasan perlindungan itu, kata dia, juga menjadi bagian dari visi pembangunan “Ternate Andalan Jilid II” yang menekankan pembangunan yang mandiri dan berkeadilan.
Pemerintah Kota Ternate menegaskan pembiayaan program tersebut akan didukung melalui alokasi APBD yang transparan dan tepat sasaran sebagai upaya memperkuat tata kelola perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. (Rifal)
