Ternate — istanafm.com. Pemerintah Kota Ternate mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa, 3 Februari 2026. Forum tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan City Branding Ternate Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM serta Kapasitas Penyandang Disabilitas.”
Namun, di balik tema tersebut, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rizal mengatakan forum konsultasi publik menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan RPJMD 2021–2029 yang memasuki satu tahun masa implementasi pada 20 Februari 2026.
“Dalam satu tahun ini tentu ada capaian, tetapi kita juga harus jujur mengakui masih ada hal-hal yang belum maksimal,” kata Rizal dalam sambutannya.
Ia menilai evaluasi terbuka diperlukan agar kekurangan yang ada tidak kembali terulang dalam penyusunan RKPD 2027, terlebih karena periode tersebut merupakan bagian dari siklus akhir RPJMD.
Menurut Rizal, forum konsultasi publik tidak seharusnya menjadi agenda formal tahunan semata, melainkan ruang kritis untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program di lapangan.
“Kita harus berani melihat apa yang sudah dicapai dan apa yang belum terwujud. Dari situ, perencanaan ke depan bisa disempurnakan,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah keterbatasan fiskal daerah. Rizal mengakui kemampuan anggaran Pemkot Ternate semakin tertekan akibat kewajiban belanja minimum serta berbagai penyesuaian fiskal.
“Kondisi ini menjadi dilema. Di satu sisi daerah wajib memenuhi belanja minimum, di sisi lain kita dituntut menjalankan visi dan target RPJMD,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program tetap selaras dengan indikator kinerja utama dan proyek strategis yang telah ditetapkan.
“Kalau terjadi deviasi, itu tidak serta-merta kegagalan. Tetapi harus dijelaskan secara objektif, bukan ditutupi,” ujar Rizal.
Selain itu, Rizal menyinggung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tengah berlangsung terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD). Menurut dia, hasil audit tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja daerah, terutama dalam konteks pemangkasan atau penundaan transfer dari pemerintah pusat.
“Kita harus berhati-hati agar tidak muncul kesan seolah kinerja daerah buruk, padahal ada faktor eksternal yang memengaruhi,” katanya.
Dalam forum tersebut, Rizal juga meminta agar program yang dinilai belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat dikaji ulang. Ia menegaskan RKPD harus mencerminkan kondisi riil warga, bukan sekadar daftar program normatif.
“Forum ini menjadi kompilasi aspirasi sebelum masuk Musrenbang Kota, baik dari bawah maupun dari atas,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Rizal menyampaikan perlunya peninjauan kembali RPJMD, setidaknya pada bagian lampiran, untuk menyesuaikan program yang sulit direalisasikan akibat keterbatasan fiskal.
“Tema besar yang kita usung adalah mimpi dan cita-cita. Tapi mimpi harus dibarengi seni perencanaan dan penganggaran agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini dihadiri Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Thamrin Marsaoly, Sekretaris Bappelitbangda Ronny Aries Setyono, serta Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara Abdul Kadir Dedi Arif. (Rifal)
