Ternate – istanafm.com. Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate untuk memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah itu dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi di Kota Ternate.
Rapat yang berlangsung di Kantor Pertamina Fuel Terminal Ternate, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Senin, 29 Juni 2026, dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir, dan diterima Kepala Fuel Terminal Ternate, Giyanto, bersama Sales Area Manager Retail PT Pertamina Ternate, Candra Dion Sidabariba.
Iriyani mengatakan rapat koordinasi merupakan langkah pencegahan maladministrasi setelah muncul pemberitaan mengenai antrean panjang dan terbatasnya jam pelayanan di SPBU Batu Anteru.
Kondisi itu diduga dipicu praktik pengisian Pertalite dalam jumlah besar menggunakan kendaraan bertangki modifikasi yang kemudian disalurkan kembali kepada pengecer.
“Kami mendorong Pertamina meningkatkan pengawasan agar penjualan Pertalite bersubsidi dilakukan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan tidak lagi melayani kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi,” kata Iriyani.
Menurut dia, penggunaan kendaraan bertangki modifikasi untuk memperoleh BBM subsidi bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun denda.
Kepala Fuel Terminal Pertamina Ternate, Giyanto, menyambut baik masukan Ombudsman. Menurut dia, pengawasan dari Ombudsman menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat.
“Masukan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan distribusi maupun penyaluran BBM kepada SPBU di wilayah kerja kami,” ujarnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail PT Pertamina Ternate, Candra Dion Sidabariba, mengatakan meningkatnya konsumsi Pertalite dipengaruhi peralihan sebagian pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi setelah terjadi kenaikan harga Pertamax. Meski demikian, ia memastikan stok Pertalite di Maluku Utara masih mencukupi.
Menurut Candra, pembelian Pertalite dilakukan menggunakan QR Code yang telah terdaftar sehingga identitas pengguna dan kendaraan dapat diverifikasi. Namun, ia mengakui pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga masih terdapat celah pelanggaran.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate, Polres Ternate, dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pertamina juga mengusulkan pembentukan tim terpadu lintas instansi guna melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak di SPBU.
Menurut Candra, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar penyaluran Pertalite benar-benar diterima masyarakat yang berhak sesuai tujuan pemberian subsidi pemerintah. (Rifal)
