Ternate – istanafm.com. Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (Sema-Habar) Ternate mengkritik sikap Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai terlalu terbuka terhadap investasi panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Talaga Rano.
Organisasi mahasiswa itu menilai pemerintah semestinya memastikan kajian lingkungan dan pelibatan masyarakat dilakukan secara terbuka sebelum memberikan dukungan terhadap pengembangan proyek.
Ketua Umum Sema-Habar Ternate, Riwan Basir, mengatakan perhatian terhadap investasi panas bumi tidak cukup hanya melihat potensi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial.
Menurut dia, Ormat Technologies, Inc. yang memenangkan lelang WKP Talaga Rano merupakan perusahaan penyedia teknologi panas bumi berbasis di Israel. Di Indonesia, Ormat memiliki investasi pada proyek Sarulla di Sumatra Utara dan Ijen di Jawa Timur dengan nilai tercatat sekitar USD 144,6 juta hingga akhir 2024.
Besarnya investasi tersebut, kata Riwan, menunjukkan Indonesia menjadi salah satu bagian penting dalam strategi bisnis global perusahaan.
Namun, ia menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada masuknya investor. “Jangan sampai Halmahera Barat mengikuti jejak kawasan industri di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang saat ini menghadapi tekanan lingkungan akibat industrialisasi,” kata Riwan kepada Istana FM, Jumat, 24 Juli 2026.
Sema-Habar juga menyoroti pernyataan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi pengembangan panas bumi WKP Talaga Rano pada 22 Juli lalu di Bela Hotel.
Dalam forum tersebut, Sarbin menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan ruang bagi investor sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah berkomitmen memberikan ruang yang luas bagi investor sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, kita juga harus menyediakan suasana yang humanis, demokratis, rukun, dan damai,” kata Sarbin.
Ia juga mengingatkan pengembang agar menjaga kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan proyek.
“Jangan biarkan masyarakat merasa asing di negerinya sendiri. Ajak dan libatkan mereka, serta berikan ruang bagi anak-anak negeri untuk menjadi bagian dari masa depan investasi ini,” ujarnya.
Bagi Sema-Habar, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kajian lingkungan yang transparan dan pelibatan masyarakat sebelum proyek memasuki tahap berikutnya.
Organisasi mahasiswa itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan lain, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro, yang dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Halmahera Barat serta memiliki risiko lingkungan yang lebih kecil. (Rifal)
