Ternate – istanafm.com. Sentral Mahasiswa Halmahera Barat Kota Ternate menyampaikan sikap berbeda terhadap pernyataan Ketua Pemuda Adat Sahu, Grek Bessy, terkait penetapan proyek panas bumi PT Ormat Geothermal Indonesia oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ketua Umum SEMA-HABAR Ternate, Gusti Ramli, menilai terlalu dini menyebut proyek tersebut sebagai “mimpi nyata masyarakat”. Menurut dia, yang berkembang di ruang publik justru kegelisahan dan pertanyaan yang belum terjawab.
“Justru yang muncul di ruang publik hari ini adalah kegelisahan, kekhawatiran, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka,” kata Gusti, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menilai klaim bahwa proyek tidak akan merampas hak masyarakat harus dibuktikan melalui keterbukaan dokumen serta kajian lingkungan yang dapat diakses publik. Selain itu, ia meminta adanya jaminan tertulis perlindungan tanah adat.
“Selain itu juga Bung Grek harus menyertakan jaminan perlindungan tanah adat yang jelas dan tertulis, bukan sekadar pernyataan normatif,” ujarnya.
SEMA-HABAR juga menyoroti pendekatan pembangunan yang dinilai kerap menjanjikan infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, namun dalam praktiknya masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Rekrutmen tenaga kerja kerap terbatas, sementara dampak ekologis dan sosial ditanggung jangka panjang oleh masyarakat sekitar. Karena itu sikap kritis masyarakat bukanlah provokasi, melainkan tanggung jawab menjaga ruang hidup,” kata Gusti.
Ia menegaskan kawasan Telaga Ranu bukan sekadar potensi energi, tetapi bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat adat. Pembangunan tanpa kehati-hatian, menurut dia, berisiko mengganggu ekosistem dan keberlanjutan nilai-nilai adat.
“Jika pembangunan dilakukan tanpa kehati-hatian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekosistem, tetapi juga keberlanjutan nilai-nilai adat dan relasi masyarakat dengan alam,” katanya.
SEMA-HABAR menegaskan akan mengawal kebijakan tersebut agar berpihak pada masyarakat. Gusti meminta pemerintah dan pihak terkait membuktikan komitmen perlindungan hak adat serta membuka seluruh informasi proyek secara transparan.
“Kalau proyek ini benar untuk masyarakat, buktikan dengan keterbukaan dan perlindungan nyata terhadap hak adat. Masa depan Halmahera Barat tidak boleh ditentukan tanpa persetujuan penuh dari masyarakatnya sendiri,” ujarnya. (Rifal)
