Istanafm – Ternate. Kondisi Maluku Utara saat ini masih banyak hal yang harus dibenahi terutama Pembangunan Infrastruktur Pembangunan di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, maupun di sepuluh Kabupaten Kota di Maluku Utara.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana pada acara Bimbingan Tehnik (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Thema ‘Partisipasi Masyarakat Membangun Provinsi Maluku Utara Bebas dari Korupsi’ Selasa (13/6/2023) di Sahid Bela Hotel Ternate.
Secara kasat mata, kata Wawan, Pengelolaan Keuangan Daerah selalu mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Cabang Maluku Utara. “Namun hal itu tidak berbanding lurus dengan fakta ril dilapangan, kondisi inilah yang menjadi perhatian KPK RI untuk melakukan pembinaan terhadap Pemerintah dan seluruh Stoce Holder Maluku Utara,”tandasnya.
Menurutnya, tindakan Korupsi adalah sebuah tindakan yang memperkaya diri tanpa memikirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Minset pengelolaan keuangan daerah segera diubah dengan menggunakan sistem transparansi dan keterbukaan agar publik dapat mengetahui secara jelas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Sampai bulan Juni 2023, lanjut Wawan, KPK telah menahan 22 orang Gubernur di Indonesia, 300 orang lebih Bupati Walikota, 400 orang lebih Pejabat Pemerintah di tambah 51 dari pihak swasta, dan kesemuanya itu terlibat dalam kasus Tindak Pidana Kejahatan Korupsi.
Pengelolaan keuangan daerah baik Kabupaten Kota maupun Provinsi Maluku Utara, kata Wawan, sudah saatnya menhindari tindakan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, karena selain merugikan Daerah dan Negara, masyarakat ikut dikorbankan akibat ulah dari pada pelaku Tindak Pidana Kejahatan Korupsi.
“Tidak ada jaminan bagi Pemda yang telah mendapat penghargaan dari KPK RI lalu bebas dari pengawasan KPK, tidak demikian,”tandas Wawan.(jaja)
