Ternate – istanafm.com. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai bantuan dan barang bersubsidi pemerintah. Skema tersebut diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Zulkifli menyampaikan hal itu setelah membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan kerja sama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Zulkifli, sejumlah bantuan pemerintah, termasuk beras, minyak goreng, bantuan sosial, hingga berbagai barang bersubsidi, nantinya dapat disalurkan melalui Kopdes Merah Putih.
“Bantuan pemerintah itu banyak. Ada beras, minyak goreng, PKH, bantuan untuk masyarakat miskin dan macam-macam. Itu semua nanti melalui Kopdes Merah Putih,” kata Zulkifli.
Ia mengatakan keberadaan koperasi di desa juga dapat menjadi sarana pengawasan terhadap penyaluran bantuan. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan apabila warga yang berhak menerima bantuan justru belum mendapatkannya.
Menurut Zulkifli, mekanisme tersebut penting untuk mengurangi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah. Ia menyebut masih banyak bantuan yang belum sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau orang komplain yang miskin belum dapat, di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya representasi pemerintah,” ujarnya.
Selain sebagai jalur distribusi bantuan, Kopdes Merah Putih akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa. Zulkifli menilai fungsi tersebut penting terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pasar.
Ia mencontohkan persoalan harga telur dan sejumlah komoditas pangan di daerah yang dipengaruhi biaya transportasi. Dengan adanya koperasi desa, hasil produksi masyarakat dapat diserap dan dipasarkan melalui jaringan yang lebih dekat.
“Yang kedua, dia sebagai offtaker. Kalau di desa ada hasil produksi, koperasi membeli sebagai offtaker,” katanya.
Zulkifli membantah anggapan bahwa program Kopdes Merah Putih akan mematikan warung atau usaha kecil yang telah ada di desa. Sebaliknya, pemerintah, kata dia, ingin menciptakan lapangan kerja baru melalui penguatan kegiatan ekonomi di tingkat desa.
“Tidak betul ada perintah kita mau tutup warung. Kita justru mau menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata Zulkifli, akan berupaya menjaga harga barang tetap terjangkau melalui berbagai intervensi, termasuk mengajak pemerintah daerah dan perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari daerah untuk ikut berkontribusi.
“Orang bupati, gubernur, wali kota, perusahaan-perusahaan yang mengambil manfaat dari daerah juga usahakan bisa pasang murah. Agar kita bisa membantu masyarakat,” kata dia.
Dia juga menekankan peran Kopdes Merah Putih dalam mendukung tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut dia, SPPG harus membuka kesempatan bagi pemasok dari desa sekitar, baik koperasi, BUMDes maupun pelaku usaha lainnya.
Ia menegaskan pemasok SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu pihak. Dalam satu SPPG, kata dia, dapat terdapat banyak pemasok kecil yang menyediakan kebutuhan seperti ayam, telur, beras, dan minyak.
“Tidak boleh supplier tunggal. Misalnya SPPG itu ayam dia, telur dia, beras dia, minyak dia. Boleh ada 15 supplier kecil-kecil,” ujar Zulkifli.
Skema tersebut, menurut dia, merupakan konsep closed loop economy, yakni perputaran ekonomi yang sebisa mungkin berlangsung di dalam desa. Dengan begitu, hasil produksi masyarakat dapat terserap, usaha lokal berkembang, dan uang tidak seluruhnya mengalir keluar desa.
“Kita harus paksa agar ekonomi di desa itu tumbuh. Agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya. (Rifal)
