Ternate – istanafm.com. SMA Negeri 1 Kota Ternate menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, 3-8 Agustus 2026, menjadi pelaksanaan MPLS PJJ perdana di Maluku Utara.
MPLS PJJ sebelumnya dibuka secara nasional oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, secara daring pada Senin, 3 Agustus 2026. Pelaksanaan kemudian diteruskan oleh sekolah penyelenggara PJJ di masing-masing provinsi.
Baca juga: Beras dan Rokok Masih Dominasi Penyumbang Garis Kemiskinan di Malut
Kepala SMA Negeri 1 Kota Ternate, Sabaria Umahuk, mengatakan pelaksanaan MPLS mengacu pada petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Materi dan jadwal kegiatan telah ditetapkan secara nasional, sedangkan siswa mengikuti MPLS secara daring dan mandiri.
“Alhamdulillah, pelaksanaan MPLS PJJ di Malut berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Sabaria saat ditemui Istana FM, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Sebanyak 25 siswa tercatat mengikuti MPLS PJJ di Maluku Utara. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten. Namun, hanya 17 siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga hari terakhir.
Pada hari terakhir, pihak sekolah juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara memberikan motivasi kepada para siswa.
Sabaria mengatakan sebagian besar siswa PJJ merupakan anak putus sekolah yang tinggal di wilayah pelosok Maluku Utara. Mereka antara lain berasal dari Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebagian siswa bahkan telah bekerja di pasar dan bengkel di Ternate.
Menurut dia, program PJJ membuka kesempatan bagi anak yang sebelumnya putus sekolah untuk kembali memperoleh pendidikan formal.
“Sebagai sekolah penyelenggara PJJ, kami sangat mengapresiasi program ini. Sebab, anak yang putus sekolah dan dengan berbagai keterbatasan bisa mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Baca juga: Pemprov Malut Kejar Pembangunan Gudang Bulog untuk Stabilkan Harga Pangan
Ia menilai program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan pendidikan, terutama akses pendidikan bagi anak-anak yang terkendala jarak dan kondisi sosial ekonomi.
Namun pelaksanaan MPLS PJJ tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Sejumlah siswa menghadapi keterbatasan fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring.
Seorang siswa dari Wayaloar, Halmahera Selatan, misalnya, harus menumpang jaringan Wi-Fi tetangganya selama lima hari agar dapat mengikuti MPLS. Sementara siswa di Halmahera Utara tidak memiliki telepon seluler sendiri sehingga harus menggunakan satu gawai bersama temannya.
Kondisi tersebut membuat sekolah menyesuaikan waktu pelaksanaan MPLS. Kegiatan yang semula dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIT ditunda hingga pukul 10.00 WIT untuk memberi kesempatan kepada siswa mengakses jaringan internet.
Sabaria berharap persoalan fasilitas tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut dia, keterbatasan akses internet dan perangkat tidak seharusnya menghalangi anak-anak yang masih memiliki kemauan untuk kembali bersekolah.
“Semoga kendala pelaksanaan PJJ pada anak yang semangat belajar meski punya keterbatasan bisa mendapatkan respons positif dari Pemprov,” ujarnya.
Ia yakin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan membantu mengatasi persoalan tersebut. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar program PJJ dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami yakin Pemprov, terutama Dikbud Malut, akan segera mengatasi ini. Harapannya, program ini berjalan lancar dan mampu mengatasi angka putus sekolah yang meningkat di Malut,” kata Sabaria. (Rifal)
