Sofifi – istanafm.com. Kesiapan konektivitas jalan di Maluku Utara baru mencapai 46 persen. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan konektivitas jalan daerah mencapai Rp 8 triliun.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemaparan Rencana Sektoral, Konfirmasi Data dan Lokasi, serta Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja Terpadu yang dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Sofifi, Rabu, 7 Oktober 2026.
Sarbin mengatakan percepatan pendataan hingga tingkat dasar diperlukan agar pemerintah memiliki data yang dapat menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan konektivitas secara terpadu.
Menurut dia, kebutuhan pembangunan konektivitas tidak hanya menyangkut jalan dan jembatan, tetapi juga akses listrik serta jaringan internet.
“Data tersebut akan menjadi basis pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan konektivitas secara terpadu,” kata Sarbin.
Berdasarkan hasil inventarisasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan konektivitas jalan daerah diperkirakan mencapai Rp 8 triliun. Sementara itu, pembangunan dan penyempurnaan jalan nasional membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 triliun.
Sarbin mengatakan pembangunan konektivitas perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, dukungan infrastruktur diperlukan agar aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Ia juga meminta perhatian dari balai kementerian terkait yang mengikuti rapat koordinasi tersebut terhadap kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara.
Selain jalan dan jembatan, Sarbin menyoroti pemerataan jaringan listrik dan internet. Ia berharap PT PLN dan PT Telkomsel turut memperhatikan kebutuhan konektivitas nonfisik di wilayah Maluku Utara.
“Kita semua berikhtiar agar catatan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimiliki daerah dibarengi dengan dukungan infrastruktur agar manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Sarbin.
Rakor tersebut menjadi bagian dari proses konfirmasi data dan lokasi yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kerja terpadu pembangunan konektivitas di Maluku Utara. (Rifal)
