Next Post

Gubernur Tumpuk Masalah di Akhir Masa Jabatan

Berpotensi Muncul Gelombang Protes

 

Malutpost, Sofifi – Masa jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) dan Wakil Gubernur M. Ali Yasin Ali, tinggal beberapa bulan lagi. Namun berbagai persolan mendesak, sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Akibat dari kinerja Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD), yang lambat. Terutama hak-hak pegawai, baik guru, nakes maupun pegawai Pemprov. Hal ini ditegaskan ketua DPRD Provinsi (Deprov) Kuntu Daud, kepada Malut Post, Minggu (12/2).

Kuntu menegaskan, tunggakan hak pegawai yang belum diselesaikan Pemprov Malut yakni tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Nakes RSUD Chasan Boesoirie Selama 15 bulan, TPP ASN Pemprov 2 bulan, gaji guru PPPK 6 bulan dan gaji guru honor daerah 2 bulan. Beban tunggakan ini terus bertambah, lantaras dua bulan tahun 2023 ini juga belum dibayarkan.

Dengan adanya penambahan ini lanjut Kuntu, maka TPP Nakes menjadi 17 bulan, TPP ASN 4 bulan, Gaji guru PPPK 8 bulan dan gaji guru honor 4 bulan. “Ini akan terus bertambah, seiring waktu berjalan dan tidak ada upaya cepat untuk diselesikan. Sehingg beban akan terus menumpuk dan sulit dituntaskan,” terangnya.

Kuntu menambahkan, pemprov harusnya sejak awal membuat skema penyelesaian masalah, sehingga tidak terjadi penumpukan seperti sekarang ini. Setiap kegiatan sudah pasti ada alokasi anggaran, namun karena pemprov selalu mengalihkan anggaran yang telah ditetapkan ke kegiatan lain, akhirnya kegiatan prioritas pun dikorbankan dan berpotensi menjadi masalah besar. “Saya contohkn gaji guru PPPK yang sudah dialokasikan lewat APBD Perubahan 2022 sebesar Rp6 miliar, tetapi tidak direalisasikan. Tapi dialihkan ke kegiatan lain, padahal kebutuhan guru PPPK sangat mendesak. Akibatnya beban gaji terus menumpuk dn tidak bisa dibayar,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan Malut ini meminta, Pemprov segera tetapkan skala prioritas, terutama hak pegawai baik guru, nakes maupun pegawai yang bekerja di Sofifi. Sehingga tunggakan-tunggakan ini, bisa selesai sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Jik tidak bisa memicu gelombng protes di akhir masa jabatan. Akibatnya, Gubernur mengakhiri tugas dengan meninggalkan catatan buruk. “Ini kalau tidak diselesaikan, maka preseden buruk bagi gubernur AGK ketika mengakiri masa jabatan, karena berbagai masalah yang kecil tidak mampu diselesaikan,” pungkasnya. (din/udy)

 

Sumber: Harian Malut Post Edisi Senin, 13 Februari 2023

Editor: Rusdi Abdurahman

Peliput: Samsudin Chalil

ISTANA FM

ISTANA FM

Related posts

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11