Ternate – istanafm.com. Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Asistensi dan Supervisi kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting, di ruang rapat lantai 2 Rumah Jabatan Wakil Gubernur, eks-Chrysant, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Sarbin, penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui intervensi kesehatan. Upaya tersebut juga harus terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Kegiatan ini merupakan ruang bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, karena upaya penurunan stunting tidak dapat dilepaskan dari upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan,” ujar Sarbin.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial masyarakat. Antusiasme warga terhadap program pasar murah, menurut dia, menjadi salah satu indikator bahwa intervensi pemerintah masih dibutuhkan.
Karena itu, Sarbin meminta data dan perencanaan program pemerintah disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap hasil asistensi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat pembinaan pemerintah kabupaten dan kota, terutama Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi daerah fokus kegiatan.
“Harapan saya, forum ini dapat menghasilkan langkah perbaikan yang konkret. Mari kita jadikan hasil asistensi ini sebagai baseline (data awal) untuk memperkuat pembinaan kepada kabupaten/kota, terutama Halmahera Utara dan Kepulauan Sula,” katanya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Triadi Maharso, mengatakan asistensi bertujuan memastikan data, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penurunan stunting berjalan secara terpadu hingga tingkat kecamatan dan desa.
Triadi menyoroti capaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula yang masih berada dalam kategori sedang. Pada aksi konvergensi ketiga, baru dua desa atau sekitar 0,73 persen yang menunjukkan kinerja baik.
Untuk Kepulauan Sula, pemerintah daerah diminta meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, memperluas layanan Antenatal Care (ANC), serta memperkuat pembinaan desa dalam pengelolaan data sasaran.
Adapun di Halmahera Utara, fokus perbaikan meliputi pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan sanitasi, dan perluasan jumlah desa dengan kinerja baik dalam penanganan stunting.
Triadi menegaskan, hasil asistensi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur agar perbaikan kinerja dapat segera dilaksanakan.
Kegiatan yang difasilitasi Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri itu diikuti secara luring dan daring. Hadir secara langsung Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, M. Sarmin Adam, jajaran Kemendagri, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Poltekkes Kemenkes Ternate, serta perwakilan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. (Rifal)
