Ternate – istanafm.com. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku Utara masa bakti 2026-2029 resmi dilantik di Bela Hotel Ternate, Minggu, 20 September 2026. dr. Ali Akbar Taslim dilantik sebagai Ketua IDI Wilayah Maluku Utara untuk periode tersebut.
Kegiatan dihadiri Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abd Kadir, pengurus IDI cabang kabupaten dan kota se-Maluku Utara, serta Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, SH., MH.Kes.
Ketua IDI Wilayah Maluku Utara, dr. Ali Akbar Taslim, mengatakan kepengurusan baru akan mendorong sejumlah persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dokter dan kesejahteraan anggota. Salah satu perhatian utama adalah pemerataan tenaga dokter di Maluku Utara.
“Pelantikan hari ini ada banyak hal yang akan didorong ke depan, berkaitan dengan SDM dan masalah kesejahteraan dokter,” kata Ali kepada Istana FM seusai pelantikan.
Baca juga: Karang Taruna Soa Raha Sukses Gelar Cup I, PT Forty Juara 1
Menurut dia, persoalan kesejahteraan dokter masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia menyebut adanya dokter di Kepulauan Sula dan Halmahera Barat yang dilaporkan belum menerima pembayaran selama empat bulan.
“Di Sula sama di Halbar ada yang empat bulan belum dibayarkan. Itu menjadi upaya kami sebagai IDI wilayah untuk mengakomodasi keluarga mereka dan kami bisa berkomunikasi dengan gubernur agar hal ini dapat diintervensi langsung ke beberapa kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ali mengatakan IDI Wilayah Maluku Utara juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang serta pemerintah daerah. Organisasi profesi itu, kata dia, tidak hanya berkepentingan terhadap kesejahteraan anggota, tetapi juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kami dengan pelantikan ini semakin solid ke depan. Semua cabang terintegrasi dan berkolaborasi untuk bisa menyejahterakan anggota,” katanya.
IDI juga berencana menggelar kegiatan sosial, seperti pelayanan kesehatan gratis, dengan melibatkan dinas terkait dan organisasi kesehatan lainnya. Kegiatan tersebut akan dilakukan bersama IDI cabang di kabupaten dan kota.
Untuk menjalankan program kerja selama tiga tahun masa bakti, Ali mengatakan IDI Wilayah Maluku Utara akan membangun sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh cabang. Sistem tersebut diharapkan memudahkan pemantauan program dan target organisasi.
“Target kami sebelum masa bakti ini berakhir, semua visi dan misi dari cabang dan IDI wilayah kita gabungkan, kita integrasikan, sehingga bisa diwujudkan dalam waktu tiga tahun,” ujarnya.
Baca juga: Burung Indonesia Minta BKSDA Perkuat Perlindungan Satwa di Pulau Hiri
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto meminta IDI Wilayah Maluku Utara terus berkolaborasi dengan pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta anggota.
Slamet menyoroti persoalan pembiayaan kesehatan dan kesejahteraan dokter, terutama dokter spesialis. Menurut dia, pemenuhan tenaga kesehatan strategis perlu berjalan beriringan dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
“Kalau sekarang kita buat sarana prasarana tapi dokternya tidak ada, atau dokternya sudah ada tetapi insentifnya terlambat, ini benang kusutnya harus diurai,” kata Slamet.
Ia mengatakan kewenangan terkait kebijakan anggaran kesehatan berada antara lain pada pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI. Menurut dia, besarnya anggaran kesehatan harus diikuti dengan alokasi yang tepat, termasuk untuk sumber daya manusia.
“Anggaran tinggi tapi alokasinya tidak pas dan tepat juga percuma. Misalnya alokasi ke prasarana, tetapi tidak dibarengi SDM, percuma juga,” ujarnya.
Slamet berharap pemerintah memperbaiki sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Menurut dia, dokter sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan perlu mendapat jaminan kesejahteraan.
“Pelayanan kesehatan akan baik kalau ditunjang dengan pembiayaan dan sistem yang baik. Di dalam sistem dan pelayanan itu ada SDM, salah satunya dokter, sehingga kesejahteraannya harus dijamin,” katanya.
Ia menilai kesejahteraan dokter berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. (Rifal)
