Ternate – istanafm.com. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026. Upacara digelar di halaman Kantor KSOP Kelas II Ternate, Pelabuhan Ahmad Yani, Kamis, 17 September 2026.
Pelaksana Harian Kepala KSOP Kelas II Ternate, Eko Madyo Swastika, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Perhubungan RI. Ia menyampaikan bahwa keselamatan transportasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus diterapkan dan diawasi secara ketat dalam operasional di lapangan.
Dalam amanat tersebut, Menteri Perhubungan mengingatkan insan perhubungan untuk menjadikan keselamatan sebagai tanggung jawab moral. Petugas juga diminta sigap menghadapi kondisi krisis, mulai dari cuaca ekstrem, kebakaran hutan, gempa bumi, hingga kecelakaan pelayaran.
Menteri Perhubungan menegaskan prinsip safety first. Pengelola dan petugas transportasi diminta berani menghentikan kegiatan operasional apabila kondisi di lapangan dinilai tidak aman bagi penumpang maupun pekerja.
September 2026 juga dicanangkan sebagai momentum awal Bulan Keselamatan Transportasi. Momentum itu diarahkan untuk membangun budaya keselamatan yang tidak hanya berlangsung selama satu bulan, tetapi menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan transportasi sepanjang tahun.
Peringatan Harhubnas 2026 mengusung tema “Menghubungkan Indonesia Untuk Masa Depan Lebih Maju”. Tema tersebut menempatkan transportasi bukan sekadar sarana pergerakan orang dan barang, melainkan bagian dari upaya memperkuat konektivitas serta membuka akses pembangunan antardaerah.
“Satu pelabuhan bisa mengubah kehidupan satu pulau,” ujar Eko saat membacakan amanat Menteri Perhubungan.
Upacara tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor maritim, di antaranya PT Pelindo Regional 4 Ternate, Polairud Polda Maluku Utara, Polsek Ahmad Yani, dan PT Pelni. Penguatan konektivitas menjadi bagian dari kebijakan transportasi pemerintah, termasuk untuk menekan biaya logistik dan memperluas pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. (Rifal)
