Sofifi – istanafm.com. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan belanja daerah sebesar Rp 4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menekan angka kemiskinan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna Persidangan Kesatu DPRD Maluku Utara yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Senin, 12 Oktober 2026.
Sherly mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Keberhasilan bukan hanya dari angka-angka yang kita capai, melainkan dari apa yang masyarakat rasakan,” ujar Sherly.
Ia menegaskan, anggaran daerah harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan hingga kesejahteraan petani, nelayan, serta warga di wilayah kepulauan.
Dalam paparannya, Sherly menyebutkan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diperkirakan mencapai Rp 3,5 triliun, sedangkan belanja daerah diusulkan sebesar Rp 4 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp 480 miliar yang direncanakan ditutup melalui pinjaman Rp 500 miliar yang disebut telah disetujui DPRD.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,8 triliun, meningkat dari Rp 1,6 triliun pada 2026. Sherly juga menyebutkan, porsi PAD mencapai sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, belanja modal direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun atau meningkat 91 persen. Anggaran ini diprioritaskan untuk pembangunan jalan dan jembatan, revitalisasi sekolah, serta modernisasi fasilitas kesehatan.
“Jika jalan dan jembatan saling terkoneksi, biaya logistik bagi petani dan nelayan menjadi lebih murah sehingga nilai tukar petani dan nelayan bisa meningkat,” kata Sherly.
20 ruas jalan menjadi prioritas
Untuk sektor infrastruktur, Pemprov Maluku Utara menetapkan 20 ruas jalan sebagai prioritas penanganan pada 2027. Sejumlah ruas yang masuk dalam rencana tersebut antara lain Jailolo–Goal–Ibu, Kedi–Galela, Malifut–Muali–Lapi–Darume, Guruapin–Madoyama, Saketa–Dahepodo, serta Babang–Yaba.
Pemerintah provinsi juga menargetkan penyelesaian jalan lingkar Pulau Makian. Dari total panjang 33 kilometer, sebanyak 5 kilometer dikerjakan pada 2026. Sisa 15 kilometer setelah pekerjaan yang direncanakan tersebut ditargetkan diselesaikan secara bertahap pada 2027 dan 2028, sedangkan 13 kilometer lainnya telah atau sedang ditangani pada tahap sebelumnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan Rp 300 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk kewajiban tahun berjalan dan tunggakan. Pemerintah juga menyiapkan Rp 250 miliar pada 2027 untuk menyelesaikan kewajiban DBH kepada 10 kabupaten dan kota.
Target kemiskinan turun 3 persen
Dalam RAPBD 2027, pemerintah provinsi turut menetapkan sejumlah target makroekonomi. Sherly menyampaikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 21–25 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5 persen, serta penurunan angka kemiskinan sebesar 3 persen.
Pemerintah juga menargetkan pengurangan 5.000 keluarga miskin melalui program intervensi terpadu.
“Pada tahun 2027, kita menargetkan penurunan 5.000 kepala keluarga (KK) miskin melalui berbagai intervensi program terpadu yang kita lakukan,” ujar Sherly.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPD RI Graal Taliawo, serta pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara.
Usulan RAPBD 2027 selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD. (Rifal)
