Ternate- Istanafm.com. Mencermati sejumlah jenis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dibawah kendali Gubernur Sherly Djoanda Laos akhir-akhir ini, sudah jauh keluar dari amanat Konstitusi. Karena dinamika pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Biro Kesejateraan Masyarakat (Biro KESRA) dibawah kendali Karo Kesra Asrul Gailea, telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah, yang diduga kuat berpotensi telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Kejahatan Korupsi.
Kondisi inilah yang membuat Juslan J.Hi. Latif, S.E., dari Gerakan Pemuda Marhaenis Cabang Kota Ternate, bersama sejumlah Aktivis turun kejalan, Senin 29/06/2026, didepan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara di Jalan A. Yani Ternate.
Juslan J. Hi. Latif dalam orasinya menegaskan bahwa, “Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui bagian Tindak Pidana Kejahatan Korupsi (Pidsus) Kejati Malut, agar segera memeriksa Kepala Biro Kesra Provinsi Maluku Utara Asrul Gailea,” teriak Juslan.
Juslan juga secara tegas meminta agar Penyidik Kejalsaan Tinggi Maluku Utara, segera memanggil dan memeriksa, Kepala Biro Kesra terkait anggaran MTQ tahun 2026 senilai Lima Milyar Ripiah, yang diduga ada unsur Tindak Pidana Kejahatan Korupsi dalam pengelolaan Anggaran MTQ tersebut, teriak Juslan mengakhiri orasinya.
Sampai berita ini dipublikasikan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Malulu Utara Asrul Gailea tidak sapat dihubungi Istanafm.com untuk mengkonfirmasi dugaan Anggaran MTQ tersebut. (Jaja On)
