Ternate – istanafm.com. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara akan memetakan sejumlah persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kepemilikan lahan, legalitas, pupuk, hingga akses permodalan.
Ketua HKTI Maluku Utara periode 2026-2031, Sherly Tjoanda, mengatakan pendataan diperlukan agar organisasi dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan petani di setiap wilayah.
“Semua petani Maluku Utara kita mengetahui berapa banyak lahan yang mereka miliki, komunitas apa, permasalahannya apa,” kata Sherly dalam sambutan pelantikan pengurus HKTI Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Senin, 21 September 2026.
Menurut Sherly, petani yang menghadapi persoalan legalitas lahan akan didampingi untuk mendapatkan penyelesaian melalui instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Sementara petani yang belum memiliki lahan, kata dia, dapat didorong untuk mengakses program pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan atau redistribusi lahan.
“Yang tidak punya lahan, bisa kita bantu dengan ada program untuk bagi lahan setiap petani satu sampai dua hektare,” ujarnya.
Sherly yang juga Gubernur Maluku Utara itu mengatakan persoalan lain yang menjadi perhatian adalah akses pupuk. Sherly menyatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan distribusi pupuk kepada petani di desa.
HKTI juga akan mendorong akses permodalan bagi petani yang telah menjalankan usaha tetapi masih mengalami keterbatasan modal.
“Kita bisa bantu, berikan rekomendasi melalui bank-bank supaya mereka bisa mendapatkan akses modal,” kata Sherly.
Menurut dia, pemberian akses pembiayaan perlu disertai literasi keuangan. Hal itu agar petani dapat mengelola modal usaha dan membedakannya dari biaya produksi, keuntungan, serta kebutuhan rumah tangga.
Selain persoalan input produksi dan modal, HKTI akan melakukan pendampingan untuk melihat perkembangan produktivitas dan pendapatan petani.
“Kita mungkin bisa mengambil proyek 100 petani di masing-masing kawasan dan kota. Dengan ada pendampingan dari HKTI kita mengecek apakah memang produktivitasnya naik, apakah memang biayanya turun, apakah memang mereka mendapatkan harga terbaik,” ujarnya.
Sherly mengatakan HKTI juga akan membuka peluang kerja sama dengan koperasi dan pengusaha yang dapat menjadi pembeli hasil produksi petani atau offtaker.
Pendampingan tersebut, kata dia, diharapkan dapat membantu petani memperoleh pasar dan harga yang lebih baik sehingga peningkatan produktivitas berdampak pada pendapatan mereka. (Rifal)
