Ternate – istanafm.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, mendesak agar persoalan pertambangan di Maluku Utara tidak berhenti pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan perbaikan tata kelola dan penegakan hukum.
Hasby merespons langkah BPK yang menelusuri persoalan perizinan, pengawasan, dampak, hingga kontribusi sektor pertambangan di Maluku Utara. Menurut dia, pemeriksaan tersebut perlu diarahkan untuk mendorong perubahan kebijakan, bukan sekadar menemukan masalah administratif.
“Upaya BPK untuk melakukan penelusuran masalah penambangan boleh saja. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah upaya mendorong perbaikan tata kelola,” kata Hasby kepada Istana FM beberapa hari lalu.
Ia mengatakan, BPK tidak boleh hanya menyasar persoalan perizinan dan aspek lainnya melalui pendekatan audit. Hasil pemeriksaan, kata dia, harus menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan pertambangan.
Hasby juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat langsung dalam penelusuran persoalan pertambangan di Maluku Utara. Menurut dia, persoalan perizinan, pengawasan, dampak, dan kontribusi pertambangan perlu mendapat perhatian lembaga antirasuah tersebut.
“Saya mendorong KPK terlibat secara langsung dalam pengawasan dan penelusuran masalah pertambangan di Malut. Termasuk perizinan maupun masalah yang kaitannya dengan praktik mafia buruh. Kepala daerah yang bermasalah harus diperiksa,” ujarnya.
Menurut Hasby, ketimpangan dalam pengelolaan pertambangan tidak akan terselesaikan jika pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku serta aktor korupsi di balik aktivitas pertambangan tidak dilakukan.
Kondisi tersebut, kata dia, akan menyulitkan upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang sesuai dengan ketentuan.
“Olehnya, masalah pertambangan di Malut tidak boleh berhenti pada audit. Tetapi upaya hukum yang tegas,” tutupnya. (Rifal)
