Ternate – istanafm.com. Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, belum rampung hingga akhir September 2026. Kondisi ini membuat kegiatan belajar sekitar 310 siswa dan tenaga pendidik tertunda.
Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menggelar rapat terbatas pada Selasa, 29 September 2026, untuk membahas keterlambatan pembangunan tersebut. Rapat dihadiri Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Sekda Halmahera Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Camat Kao, serta perwakilan Hutama Karya.
Sarbin mengatakan keterlambatan pembangunan berdampak langsung terhadap aktivitas siswa baru, termasuk pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang belum dapat dilakukan sesuai jadwal.
Berdasarkan hasil rapat, pembangunan semula ditargetkan selesai pada awal September agar MPLS dapat dimulai pada 22 September. Namun, hingga menjelang Oktober, pekerjaan belum sepenuhnya selesai.
“Saat ini progres pembangunan di angka 91 persen, minggu ke-3 bulan Oktober semua akan selesai,” kata perwakilan Hutama Karya dalam rapat tersebut.
Sarbin meminta pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk kontraktor, melakukan pengawasan secara intensif terhadap progres pembangunan. Menurut dia, keterlambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan pekerjaan fisik, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat.
“Sekarang yang dirugikan siapa? Balik lagi yaitu masyarakat, anak-anak kita yang sudah nunggu kesal. Ada orang tua juga yang marah. Ini persoalannya,” ujar Sarbin.
Ia mengatakan pihak kontraktor perlu memenuhi komitmen penyelesaian pembangunan sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
“Saya sudah sampaikan kepada pengusaha agar membangun kepercayaan, nyatanya demikian,” katanya.
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua mengapresiasi respons Sarbin dan pemerintah provinsi yang turun langsung membahas keterlambatan pembangunan tersebut.
“Apresiasi kepada respons cepat Pak Wagub dalam keterlambatan pembangunan. Semoga sinergi ini terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat dapat terselesaikan,” ujar Piet.
Sarbin kemudian meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aktif mengawal pembangunan hingga sekolah dapat difungsikan.
Menurut dia, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku Utara,” kata Sarbin.
Ia menambahkan, fasilitas pendidikan tersebut dirancang tanpa membebani keluarga siswa, termasuk kebutuhan seragam, makanan, dan asrama.
“Anak-anak kurang mampu bisa bersekolah di sini agar tidak membebani keluarga. Semuanya gratis, mulai dari seragam, makan, asrama, dan lain-lain,” ujarnya. (Rifal)
